Program Bantuan Pangan Beras 2024, Jokowi: Kalau APBN Mencukupi Dilanjutkan Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan program bantuan pangan beras 2024 untuk masyarakat berpendapatan rendah akan terus bergulir. Jokowi mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah kenaikan harga beras. “Jadi ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nanti setelah Juni kita lihat APBN-nya mencukupi tidak, kalau mencukupi dilanjutkan lagi,” ujar Jokowi dilansir dari laman Setkab RI. Jokowi mengklaim, harga beras naik karena ada yang perubahan iklim, perubahan cuaca, sehingga banyak yang gagal panen. Oleh karena itu, ia menyiapkan program bantuan pangan beras kepada masyarakat. "Padahal yang makan tetap, produksinya berkurang, sehingga harganya menjadi naik. Dan, pemerintah kita membantu bantuan beras ini agar meringankan Ibu-ibu semuanya karena tadi, harganya naik,” kata Jokowi. Perlu diketahui, harga beras di tanah air terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga beras ini jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dan mencetak rekor baru. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No 7/2023, HET beras berlaku sejak Maret 2023 adalah Rp. 10.900/kg medium, sedangkan beras premium Rp 13.900/kg untuk Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi. Sementara, HET beras di Zona 2 meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan dipatok Rp 11.500/kg medium dan beras premium Rp 14.400/kg. Sementara di zona ke-3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp 11.800/kg, dan untuk beras premium sebesar Rp 14.800/kg. Harga beras medium produksi lokal di PIBC per Rabu (21/2/2024), dipatok di Rp14.000-Rp15.200 per kg. Sementara beras premium di kisaran Rp16.500-Rp17.000 per kg. Artinya, harga beras medium dan premium lokal saat ini sudah jauh melampaui HET. Kemudian, Jokowi terjun langsung memeriksa stok beras ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan gudang Perum Bulog. Hasilnya, diketahui bahwa terjadi penumpukan stok beras di kedua lokasi itu. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah menduga kenaikan harga beras yang tidak terkendali ini merupakan ulah dari permainan pedagang atau kartel. Ia berharap pemerintah mampu membongkar dan menindak hukum para pelaku kartel beras. Menurutnya, hadirnya pemerintah di tengah masyarakat untuk melakukan operasi pasar dan kalau memang ditengarai ada kartel beras yang ini udah berpraktek sekian tahun bahkan satu dekade. "Ya dibongkar lah. Kasihan masyarakat umum. Apalagi bagi masyarakat yang kehidupannya baru merayap ya untuk bisa memulai dari pandemi, maka kenaikan harga beras ini udah nggak wajar,” ujar Luluk dilansir dari laman DPR RI, Kamis (22/02/2024).