Efisiensi Anggaran Trenggalek Tidak Pangkas Bantuan Sosial dan Program Prioritas

KBRT - Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menegaskan bahwa hasil efisiensi anggaran akan difokuskan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, serta pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi alokasi bantuan bagi warga miskin.

"Dana hibah untuk masyarakat miskin tidak akan terkurangi satu sen pun. Justru, hasil efisiensi ini akan dialokasikan untuk menambah pelayanan bagi masyarakat luas," ujar Mugianto.

Dalam upaya efisiensi, Mugianto menargetkan beberapa sektor pengeluaran yang akan dikurangi, antara lain belanja seremonial seperti kajian, studi, seminar, publikasi, dan forum diskusi. Perjalanan dinas juga akan dikurangi hingga 50%.

Selain itu, honorarium dalam OPD, termasuk honor kegiatan dan belanja rutin lainnya, serta biaya makan dan minum dalam kegiatan seremonial, juga akan dikurangi.

"Juga belanja dengan output tidak jelas, yang dianggap tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ungkapnya.

Menurut Mugianto, efisiensi ini tidak akan berdampak pada masyarakat luas, melainkan lebih kepada anggaran internal OPD. Bahkan sebelum adanya instruksi dari Presiden, DPRD Trenggalek telah lebih dulu mengingatkan OPD agar melakukan penghematan, terutama dalam pengeluaran yang tidak berdampak signifikan bagi masyarakat.

ADVERTISEMENT

Namun, dengan adanya instruksi baru, OPD kini menghadapi tantangan tambahan dalam melakukan efisiensi lebih lanjut.

"Kami sudah berkali-kali meminta agar biaya seremonial dan perjalanan dinas dikurangi. Ketika instruksi presiden muncul, OPD yang sudah melakukan efisiensi malah semakin kelabakan," jelasnya.

Untuk mengatasi tantangan ini, Mugianto menyampaikan strategi baru, seperti mengurangi jumlah panitia dalam kegiatan pemerintahan agar beban honorarium berkurang.

Hasil efisiensi anggaran ini nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat serta bantuan sosial bagi warga miskin agar tetap mendapatkan dukungan yang layak.

"Serta stabilisasi harga pangan guna mengendalikan inflasi di daerah," jelasnya.

Mugianto menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan memangkas program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, melainkan mengoptimalkan anggaran agar lebih tepat sasaran.