Pemerintah Gelontorkan Insentif Rp24,44 Triliun Juni 2025, 1,9 Juta KPM Tak Lagi Dapat Bansos

KBRT – Pada Juni 2025, pemerintah menggulirkan sejumlah bantuan dan insentif ekonomi dengan total anggaran sebesar Rp24,44 triliun. Bantuan ini meliputi program bantuan sosial, subsidi upah, serta diskon transportasi dan iuran jaminan sosial.

Langkah ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Salah satu yang digelontorkan adalah diskon tiket transportasi selama libur sekolah Juni–Juli 2025, meliputi tiket kereta api (diskon 30%), pesawat (PPN Ditanggung Pemerintah 6%), dan angkutan laut (diskon 50%). Anggaran untuk insentif transportasi ini mencapai Rp0,94 triliun.

Pemerintah juga memberikan diskon tol sebesar 20% bagi sekitar 110 juta pengendara. Program ini dibiayai dari dana non-APBN senilai Rp0,65 triliun.

Selain itu, terdapat tambahan bantuan berupa Kartu Sembako senilai Rp200 ribu per bulan dan bantuan pangan berupa 10 kg beras untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Total anggaran untuk program ini mencapai Rp11,93 triliun.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) juga kembali disalurkan sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan (Juni–Juli 2025), khusus bagi 17,3 juta pekerja dan guru honorer. BSU akan cair mulai Juni dengan anggaran Rp10,72 triliun.

ADVERTISEMENT

Insentif lainnya yaitu diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja sektor padat karya selama enam bulan, yakni dari Agustus 2025 hingga Januari 2026. Dana untuk program ini sebesar Rp0,2 triliun dan bersumber dari non-APBN.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh penyaluran bantuan sosial tahun ini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Namun, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melaporkan bahwa sebanyak 1,9 juta KPM tidak lagi menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan kedua 2025.

Keputusan ini diambil setelah Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan verifikasi ulang dan pemeriksaan lapangan (ground check) pada data DTSEN.

“Khusus untuk Kemensos, dari hasil ground-checking ditemukan sebanyak 1,9 juta data yang mengalami inclusion atau exclusion errors,” ungkap Gus Ipul.