Banpang Beras Kembali Digelontorkan: 960 Ribu Ton Siap Didistribusikan di 2025

KBRT - Pemerintah telah memastikan program Bantuan Pangan Beras (Banpang Beras) kembali dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dengan alokasi total selama enam bulan. Keputusan ini merupakan langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menyeimbangkan sektor hulu dan hilir pangan.

Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, program ini akan dimulai pada Januari dan Februari 2025, dengan jadwal distribusi untuk empat bulan sisanya akan ditentukan kemudian.

"Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo telah merestui program bantuan pangan beras selama 6 bulan di 2025. Pemerintah bersama Bulog siap mendistribusikan total 960 ribu ton beras kepada 16 juta penerima bantuan pangan (PBP)," ungkap Arief dikutip dari halaman resmi Bapanas.

Banpang beras ini akan menyasar kelompok desil 1 dan 2, perempuan kepala rumah tangga miskin, serta lansia tunggal. Basis data penerima menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas. Total penerima terdiri dari 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.

“Database penerima terus dipertajam agar program ini tepat sasaran, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” tambah Arief.

Banpang beras telah terbukti efektif dalam membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 turun menjadi 25,22 juta orang, dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 25,90 juta orang. Program ini juga berperan dalam pengendalian inflasi, khususnya harga beras.

Selama 2023, misalnya, inflasi beras sempat mencapai 5,63 persen pada September. Namun, setelah program banpang beras digelontorkan, inflasi beras turun drastis menjadi 0,48 persen di Desember. Tren serupa juga terjadi di 2024, di mana inflasi beras pada Februari yang mencapai 5,32 persen berhasil ditekan menjadi 0,94 persen pada Juli.

Pemerintah menargetkan bahwa alokasi banpang beras di 2025 tidak hanya menjadi bantalan sosial bagi masyarakat miskin tetapi juga menjaga kestabilan harga pangan nasional. "Melalui program ini, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat terus meningkat, dan ketahanan pangan nasional semakin terjaga," tutup Arief.

Program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan bantuan sosial sebagai alat yang efektif untuk menekan kemiskinan dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.