Pelatihan Kerja yang berlangsung di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) ditinjau oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek, Dyah Wahyu Ermawati. Dalam tinjauannya, ia menggarisbawahi beberapa hal. Menurutnya, pelatihan berbasis kompetensi sangat diperlukan karena pekerja bisa membangun keterampilan mendalam.
“Pelatihan berbasis kompetensi bagus membangun skil. Tenaga kerja dibutuhkan bukan hanya dia mampu, tapi kualitas,” terangnya.
Ermawati juga menjelaskan bahwa Jawa Timur memiliki keunggulan tenaga kerja berkualitas. Dia berharap ada inovasi dalam pelatihan kerja yang diluncurkan oleh Disnaker Trenggalek.
“Disnaker bagus dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), saya berharap ada inovasi lain, mengingat Trenggalek memang SDM kunci utamanya,” imbuhnya.
Pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan Disnaker meliputi pelatihan memasak atau tata boga, mencukur, dan melatih keterampilan di bidang las.
“Sebenarnya pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan mayoritas, seperti pertanian dan perikanan, peternakan,” ujarnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Heri Yulianto, menambahkan bahwa lulusan vokasi saat ini lebih banyak dibutuhkan karena memiliki keterampilan yang lebih terasah dan spesifik, seperti hard skills dan soft skills yang sangat berguna di dunia kerja. Peserta yang lulus ujian kompetensi akan mendapatkan dua sertifikat, satu dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan satu lagi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“Sertifikat profesi akan meningkatkan nilai, khususnya pada saat mencari kerja dalam proses rekrutmen,” paparnya.
Heri juga berharap Pjs Bupati Trenggalek dapat membantu terealisasinya pembentukan UPT BLK di Kabupaten Trenggalek, yang saat ini terkendala belum adanya tenaga instruktur ASN sebagaimana permintaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (Menteri PANRB). Pada rekrutmen ASN tahun 2024, telah direncanakan pengadaan Formasi Instruktur sebanyak tiga orang.
Menurut Heri, Kabupaten Trenggalek saat ini belum memiliki UPT BLK, baik milik pemerintah kabupaten maupun milik pemerintah provinsi.
“Untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten dalam jumlah besar, salah satu usaha yang harus disegerakan Pemerintah Daerah adalah membentuk dan membangun UPT BLK,” tandasnya.
Editor:Tri
.png)
