Masyarakat Trenggalek Rencanakan Geruduk 3 Kementerian, Tuntut Ijin Tambang Emas Dicabut

Kabar Trenggalek - Bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Trenggalek yang datang bertubi-tubi, semakin memantapkan masyarakat Trenggalek untuk menolak tambang emas, Jumat (16/10/2022).Rencananya, masyarakat yang terkoordinir dalam gerakan Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) hendak menggeruduk 3 kementerian.Jhe Mukti, koordinator ART, mengatakan 3 kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).Baca: Lokasi Calon Tambang Emas Kampak Trenggalek LongsorMukti menjelaskan, bahwa aksi geruduk Jakarta ini adalah bagian dari gerakan tolak tambang emas PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Trenggalek."Benar, kami akan ke Jakarta untuk beraudiensi dengan 3 kementerian, membawa masa sekitar 50 orang. Ini merupakan ikhtiar kami menolak tambang emas di Trenggalek. Mengingat saat ini bencana sudah sering terjadi," ungkapnya melalui sambungan telepon.Mukti mengungkapkan, bahwa tambang emas di Trenggalek bisa berakibat fatal bagi kelangsungan alam Trenggalek. Ia menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT SMN cacat dengan tidak mengindahkan suara masyarakat.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh WALHI Jawa Timur (@walhijatim)

Baca: Surat Bupati Ditanggapi Kementerian ESDM, Mas Ipin Kekeh Minta Batalkan Tambang Emas TrenggalekSelain itu, lanjut Mukti, ada banyak kejanggalan dalam proses mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) tambang emas PT SMN."Trenggalek belum ditambang saja sudah sedemikian banyak bencana, apalagi kalau tanahnya dikeruk, kami menilai bahwa merestui tambang emas Trenggalek adalah upaya bunuh diri bagi kami," terangnya.Ditanyai apakah aksi tolak tambang di ibu kota Indonesia tersebut sudah terkomunikasikan dengan setiap menteri, ia mengaku telah mengirimkan surat permohonan audiensi dan sudah mendapat jawaban."Sudah, kami sudah berkirim surat ke Kementerian dan telah berkoordinasi," jelasnya sambil mengakhiri sambungan telepon.