Marak Bencana, Kemensos Dirikan Ratusan Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial

Kabar Trenggalek - Maraknya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya, mendapatkan perhatian dari Kementerian Sosial RI. Sehingga, Kemensos dirikan ratusan Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial, Selasa (08/03/2022).

Menteri Sosial, Tri Rismaharini, terus menambah kehadiran Kampung Siaga Bencana (KSB) dan lumbung sosial di berbagai daerah ‘merah’ atau rawan.

Daerah yang tergolong paling rawan bencana adalah Provinsi Jawa Barat, salah satunya di Kabupaten Sumedang. Namun, di balik keindahan alam di Sumedang, ternyata menyimpan segudang risiko dan potensi bencana alam berupa tanah longsor.

Kemensos mengantisipasi kekhawatiran akan datangnya bencana tanah longsor dengan membentuk KSB di Kabupaten Sumedang pada dua Kecamatan, yakni Tanjungkerja dan Cimanggu.

Tujuan dibentuk KSB yakni melatih kesiapsiagaan masyarakat dari ancaman bencana dengan menyelenggarakan kegiatan berbasis masyarakat. Seperti memberikan pembekalan tata cara mengevakuasi, pendirian shelter, pertolongan pertama, dan penyiapan lumbung sosial.

Kehadiran KSB juga bertujuan untuk memetakan sumber daya alam, Sumber Daya Manusia (SDM), dan infrastruktur yang dapat digunakan sebagai pendukung saat situasi terjadi bencana alam.

Berdasarkan data dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (Dit PKSBA) hingga Desember 2021 menyebutkan KSB sudah tersebar di 34 Provinsi dengan total 854 lokasi dengan KSB terbanyak di Jawa Barat, yakni 99 lokasi.

“Hingga Desember 2021 total terdapat 854 KSB yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah lokasi terbanyak yaitu 99 KSB berada di Provinsi Jawa Barat, ” ujar Plt Direktur PKSB Iyan Kusmadiana, yang diwakili oleh Sub Koordinator Mitigasi, Tota Oceanna Zonneveld, Jumat (04/03/2022).

Dalam mendukung penanganan bencana alam tersebut, Risma menginstruksikan kepada semua jajaran Kemensos untuk mendirikan lumbung sosial di titik-titik rawan bencana dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Hingga kini, total lumbung sosial sebanyak 208 di 13 Provinsi, yaitu Jawa Barat 43; Jawa Tengah 37; Jawa Timur 15; Banten 3; Kalbar 47; Kalsel 7; Kaltara 2; Kaltim 2; NTT 16; Sulsel 11; DI Yogyakarta 2; Aceh 14; dan NTB 9, ” tandas Tota.