Komisi IV DPRD Trenggalek Dorong Percepatan Relokasi Korban Bencana dan Penyediaan Jembatan Darurat

KBRT – Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menegaskan perlunya percepatan dalam proses relokasi warga terdampak bencana dan penyediaan infrastruktur darurat, terutama jembatan Bailey di sejumlah lokasi rawan. Hal itu disampaikan usai mengevaluasi progres penanganan pascabencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek.

Sukarodin mengapresiasi kerja BPBD yang telah menyampaikan laporan secara rinci. Namun, ia mengingatkan pentingnya menyelesaikan sejumlah persoalan yang bersifat mendesak, seperti penyediaan jembatan pengganti dan relokasi warga ke zona aman.

“Terkait jembatan Bailey, ada lima titik yang diajukan. Tiga di antaranya sudah terealisasi, dua sisanya masih belum. Ini harus menjadi perhatian karena menyangkut konektivitas dan keselamatan warga,” ujarnya, Jumat (13/06/2025).

Beberapa titik yang menjadi fokus pemulihan antara lain jembatan Kuncing, Dawuhan, dan Jatiprahu. Selain itu, proses relokasi warga di dua desa juga masih berjalan. Di Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, terdapat 38 kepala keluarga (KK) terdampak, dan 26 di antaranya difasilitasi oleh BPBD, sementara sisanya melakukan relokasi mandiri ke lahan milik pribadi.

Sementara di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, sebanyak 71 KK terdampak masih menunggu rekomendasi dari Badan Geologi sebagai syarat pemindahan ke lokasi yang lebih aman.

ADVERTISEMENT

“Semua relokasi harus berada di titik yang benar-benar aman. Jangan sampai menyelesaikan satu masalah, malah memunculkan masalah baru,” tegasnya.

Terkait anggaran, Sukarodin mengakui adanya keterbatasan kemampuan fiskal daerah, khususnya dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, ia menyebut komunikasi antara pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat sudah terjalin baik.

“Kita tidak bisa menyelesaikan ini sendirian. Makanya sinergi dengan provinsi dan pusat sangat penting. Kemarin juga Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sudah turun langsung ke lokasi. Ini menandakan keseriusan bersama,” ujarnya.

Ia juga membuka peluang untuk penggeseran anggaran dalam APBD Perubahan, selama tidak melanggar aturan yang berlaku. Menurutnya, langkah itu bisa dilakukan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.