KBRT - Program Nasional soal ketahanan pangan menjadi pembahasan di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek. Komisi II meminta Dinas Pertanian dan Pangan untuk menyelesaikan masalah irigasi.
"Dinas Pertanian telah kami minta untuk masif mendampingi para petani, serta fokus pada solusi irigasi," ungkap Mugianto, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek pada rapat evaluasi kinerja, Rabu (22/01/2025).
Pendampingan terhadap petani diharapkan bisa meningkatkan hasil produksi pertanian agar Trenggalek mampu swasembada pangan. Untuk saat ini, program yang telah dilaporkan adalah adanya produksi beras dengan standar SNI, namun masih perlu membuat market di pasar nasional.
"Jika memang Trenggalek sudah berhasil swasembada pangan, ke depan bisa masuk pasar modern," paparnya..
Mugianto juga menyampaikan keluhan masyarakat tentang irigasi atau pengairan untuk pertanian. Memang pada salah satu sisi ada kebutuhan penunjang dalam ketahanan pangan.
"Penunjang tersebut adalah mengenai infrastruktur baik jalan usaha tani dan saluran irigasi, karena irigasi menjadi urat nadi petani," jelasnya.
Dengan permasalahan itu, Mugianto meminta dorongan pemerintah daerah untuk menjalankan target swasembada pangan agar bisa terbukti kedepannya. Terutama menyelesaikan keluhan para petani.
Sementara itu Data Dispertapan menyebutkan pada tahun 2025 target swasembada pangan 7.773 hektar untuk tanam jagung. Kemudian karena kerja sama antar pihak sudah tembus 12.500 hektar. Sedangkan tanaman padi pada tahun 2025 kena target 30.005, sedangkan luas sawah kita sekitar 12 ribu hektar [tanah aset pemkab].
Kabar Trenggalek - Ekonomi
Editor:Danu S