Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mendapat kritik keras. Fraksi Amanat Demokrat DPRD Trenggalek menilai rancangan tersebut kurang berpihak pada kepentingan rakyat, terutama dalam hal belanja infrastruktur.
Ketua Fraksi Partai Amanat Demokrat, Mugianto membeberkan belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp 1,982 triliun, mengalami penurunan sekitar Rp 49,463 miliar atau 2 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Mugianto menyatakan bahwa pengalokasian anggaran tidak memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dan berisiko menghambat pembangunan.
Salah satu sorotan utama adalah penurunan belanja infrastruktur, yang pada 2025 hanya dialokasikan sebesar Rp 91,554 miliar, jauh di bawah alokasi 2024 yang mencapai Rp 124,408 miliar.
Menurut Mugianto, ini menunjukkan kurangnya komitmen Pemkab Trenggalek dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa infrastruktur adalah elemen penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, belanja modal juga mengalami penurunan sekitar 10 persen menjadi Rp 155,448 miliar dibandingkan dengan 2023 yang sebesar Rp 173,257 miliar. Penurunan ini dianggap Fraksi Amanat Demokrat sebagai langkah mundur yang berpotensi memperlambat pencapaian target pembangunan daerah.
"Kami menganggap alokasi belanja modal dan infrastruktur menunjukkan kurangnya keseriusan Pemkab dalam menangani kebutuhan mendasar masyarakat," ujar Mugianto.
Fraksi Amanat Demokrat menilai seharusnya ada keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal, agar manfaat anggaran dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
Selain itu, Mugianto mendorong agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun dengan dasar kajian ilmiah yang kuat dan realistis. Ia juga meminta penjelasan atas proyeksi penurunan pendapatan transfer, yang menurutnya dapat mengganggu perencanaan pembangunan. Fraksi Amanat Demokrat berharap pemerintah melakukan inovasi dan menggali potensi pendapatan daerah lebih optimal, termasuk memaksimalkan Dana Intensif Daerah (DID).
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam belanja operasi, terutama terkait belanja pegawai. "Kami meminta data kebutuhan pegawai agar belanja pegawai dapat terukur dan tepat sasaran," katanya, sembari menambahkan bahwa belanja yang efisien seharusnya bisa lebih difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur.
Di akhir penyataannya, Mugianto menegaskan bahwa keberanian mengambil risiko dalam pengalokasian anggaran sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyelesaikan masalah masyarakat.
"Prioritas anggaran harus diarahkan pada solusi nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Rencana ini harus dibahas secara komprehensif agar berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat Trenggalek," tandasnya.
Editor:Danu S
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
