KBRT – Pemerintah Kabupaten Trenggalek tetap mengusulkan kenaikan anggaran infrastruktur hingga Rp60–70 miliar dalam Rancangan APBD 2026, meskipun postur keuangan daerah diproyeksikan defisit Rp100 miliar.
Dalam rancangan nota penjelasan yang disampaikan eksekutif, pendapatan daerah diperkirakan hanya Rp1,9 triliun. Namun, belanja dirancang lebih besar, yakni Rp2 triliun lebih. Defisit ini menandai beban fiskal yang harus diantisipasi sejak awal.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengakui penetapan nota APBD 2026 dilakukan dalam situasi penuh ketidakpastian. Pasalnya, skema transfer dari pemerintah pusat belum final.
“Jadi kemungkinan nanti masih banyak perubahan. Skema ini masih awal sebelum ada kabar final dari pusat,” kata Doding.
Meski begitu, Doding menyebut Bupati menitipkan pesan khusus agar alokasi infrastruktur ditingkatkan, termasuk untuk kebutuhan yang bersifat darurat.
Anggaran tersebut tersebar dalam belanja modal maupun belanja barang dan jasa, meski detail persentasenya masih menunggu pembahasan di komisi.
“Ada pesan di nota Bupati untuk menaikkan anggaran infrastruktur, terutama untuk yang bersifat emergency,” ujarnya.
Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, juga menegaskan bahwa arah RAPBD 2026 tetap memberi porsi besar pada infrastruktur jalan. Selain itu, dialokasikan pula dana darurat sekitar Rp20 miliar dengan skema penggunaan yang lebih fleksibel.
“Perkiraan anggaran infrastruktur mendatang hampir Rp70 miliar, sedangkan dana emergency sekitar Rp20 miliar yang penggunaannya lebih longgar. Itu menjadi fokus utama Bupati,” jelas Syah.
Syah menambahkan, rencana pembiayaan melalui pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) belum dimasukkan dalam proyeksi lantaran masih menunggu keputusan.
Kabar Trenggalek - Politik
Editor:Lek Zuhri
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
