KBRT — Berdasarkan pantauan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Trenggalek, realisasi anggaran belanja pengadaan pada 2025 menunjukkan penurunan performa dibandingkan tahun sebelumnya.
"Akhir April itu masih sekitar 8–9 persen," ungkap Kepala Bagian UKPBJ Sekretariat Daerah (Setda) Trenggalek, Suprihadi, Jumat (2/5/2025).
Sebagai perbandingan, pada periode yang sama di 2024, sebagian besar proses pengadaan barang dan jasa sudah memasuki tahap seleksi di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
"Paling tidak, kemarin untuk tender dan sebagainya itu bulan April sudah berjalan. Kalau sekarang ini, sebagian besar masih di OPD dan belum dilimpahkan ke kami," jelasnya.
Saat ditanya mengenai pemicu keterlambatan, Suprihadi menyatakan perlunya evaluasi lebih lanjut. Ia menilai hal ini bisa dipengaruhi oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 atau regulasi-regulasi baru lainnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Trenggalek masih memiliki waktu sekitar tiga bulan untuk mengejar target realisasi belanja di semester pertama.
Target aman serapan anggaran pengadaan barang dan jasa pada semester pertama diproyeksikan minimal mencapai 50 persen.
"Seharusnya semester pertama, 40–50 persen harus sudah transaksi," ujarnya.
Suprihadi menambahkan, "Kita bisa melakukan pengadaan barang dan jasa dengan sebaik-baiknya dan tetap sesuai dengan tujuan utamanya, yakni menyelesaikan kegiatan yang berdampak pada kebutuhan masyarakat," tuturnya.
Kabar Trenggalek - Politik
Editor:Lek Zuhri