DPRD Trenggalek Ikut Efisiensi Anggaran, Kunjungan Kerja Hanya Terpakai 30 Persen

TRENGGALEK -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek melakukan efisiensi anggaran dengan membatasi sejumlah belanja, termasuk penggunaan anggaran kunjungan kerja yang disebut hanya terealisasi sekitar 30 persen dari alokasi yang tersedia.

Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi mengatakan, efisiensi dilakukan dengan menyesuaikan penggunaan anggaran berdasarkan kebutuhan. Sejumlah anggaran juga digeser dari satu kegiatan ke kegiatan lain yang dinilai lebih diperlukan.

"Ya, kita efisiensi ya. Kalau DPRD semakin efisiensi, kita kan masih tetap saja anggarannya. Yang kemarin itu cuma kita pindah, dari misalkan perjalanan dinas kita pindah untuk pembuatan perda dan sebagainya," kata Doding.

Menurut Doding, efisiensi juga dilakukan terhadap belanja pemeliharaan di lingkungan DPRD Trenggalek. Pemeliharaan dibatasi pada kebutuhan yang benar-benar diperlukan.

"Dari pemeliharaan kita itu di DPRD jarang-jarang pemeliharaan. Kita semakin sempitkan apa saja yang memang memelihara. Misalkan lampu itu yang mati itu berapa ya kita hitung, ya seadanya," ujarnya.

Penghematan juga diterapkan pada konsumsi dalam kegiatan DPRD. Doding menyebut konsumsi yang sebelumnya disediakan dalam kegiatan kini dibatasi.

"Jadi, kita memaksimal mungkin. Konsumsi sekarang sudah enggak ada ya, yang adanya cuma snack. Ya, hal-hal seperti itu yang bisa kita efisiensi, kita efisiensi secara maksimal mungkin," jelasnya.

Meski dilakukan efisiensi, Doding menegaskan anggaran DPRD secara keseluruhan tidak serta-merta dipangkas. Penghematan dilakukan melalui pergeseran anggaran dari satu program ke program lainnya.

"Kalau anggarannya untuk DPRD ya tetap saja, tapi perpindahan itu dari program yang ini kita pindahkan di program yang ini," katanya.

Salah satu belanja yang turut dibatasi adalah anggaran kunjungan kerja anggota DPRD. Namun, menurut Doding, kunjungan kerja tetap diperlukan karena berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas anggota dewan, termasuk pengawasan di lapangan.

"Kunjungan kerja ya sekitar berapa itu ya tetap seperti itu kalau kunjungan kerja karena memang mekanismenya teman-teman itu ketika mengerjakan sesuatu ya harus ada komponennya," ujarnya.

Ia mencontohkan kegiatan pengawasan yang dilakukan anggota DPRD ke daerah, kecamatan, maupun desa. Kegiatan tersebut tetap membutuhkan komponen anggaran.

"Kalau kita pengawasan ke lapangan, ke daerah, ke kecamatan, ke desa itu kan pasti ada komponen itu. Jadi, itu sudah terefisien sih," jelas Doding.

Meski demikian, Doding memastikan anggaran kunjungan kerja tidak digunakan seluruhnya. Menurutnya, anggota DPRD hanya menggunakan sekitar 30 persen dari alokasi yang menjadi hak anggaran kunjungan kerja.

"Kita mengefisiensikan, kita pakai itu tidak 100 persen. Kita hanya memakai 30 persen untuk kunjungan kerja itu," ungkapnya.

Ia mengatakan penggunaan 30 persen tersebut bukan baru diterapkan saat kebijakan efisiensi berlangsung. Menurut Doding, pola tersebut telah diterapkan sejak sebelumnya.

"Jadi, dari haknya teman-teman anggota DPRD itu teman-teman hanya menggunakan 30 persen. Itu sudah lama, itu zaman-zaman efisiensi itu sudah kita lakukan seperti itu. Jadi, kita pakai 30 persen," ujarnya.