KBRT– Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek memberikan dukungan penuh terhadap rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di empat kecamatan. Langkah tersebut dianggap penting guna meningkatkan efektivitas pemeliharaan infrastruktur, terutama di wilayah pedalaman.
Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudi Anto, menilai kehadiran UPTD akan menjadi perpanjangan tangan dinas dalam mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi serta pembangunan infrastruktur di daerah.
“Kami sangat mendukung. Ini bentuk nyata kepedulian terhadap wilayah-wilayah pinggiran. Dengan adanya UPTD, pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi bisa berjalan lebih cepat,” ujar Wahyudi.
Empat UPTD tersebut rencananya akan berlokasi di Kecamatan Munjungan, Durenan, Trenggalek, dan Panggul. Keberadaan unit ini dianggap penting karena Dinas PUPR memiliki jangkauan kerja yang luas serta menghadapi kondisi geografis yang cukup berat di beberapa wilayah pegunungan.
Menurut Wahyudi, selama ini Dinas PUPR cukup kewalahan menangani program kerja yang tersebar di 14 kecamatan dengan keterbatasan armada dan peralatan. Dengan adanya UPTD di beberapa titik strategis, beban kerja dinas diharapkan bisa lebih ringan dan efisien.
“Kalau sudah ada UPTD di tiap wilayah, pemeliharaan jalan bisa dilakukan lebih cepat dan rutin tanpa harus menunggu perintah dari kantor pusat,” jelasnya.
Rencananya, UPTD tersebut akan dilengkapi dengan peralatan pendukung, termasuk perlengkapan untuk rehabilitasi jalan. Namun, Wahyudi menegaskan bahwa pemenuhan fasilitas dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Komisi III DPRD juga berkomitmen memperjuangkan penambahan anggaran melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk mendukung pembentukan empat UPTD tersebut.
“Kami akan mendorong agar Banggar bisa menambah alokasi anggaran, khususnya untuk pengadaan peralatan rehabilitasi jalan karena ini sudah sangat mendesak,” tambahnya.
Diperkirakan, kebutuhan anggaran untuk membentuk empat UPTD tersebut mencapai sekitar Rp2 miliar pada tahun 2026. Salah satu pengadaan prioritasnya adalah armada pick up yang dinilai vital untuk mobilitas operasional.
Saat ini, Dinas PUPR hanya memiliki satu unit pick up yang harus digunakan untuk menjangkau seluruh wilayah Trenggalek. Kondisi ini dinilai tidak ideal bagi dinas yang menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur daerah.
“Bayangkan, satu unit saja harus melayani 14 kecamatan. Kami berharap nanti masing-masing UPTD punya kendaraan operasional sendiri,” kata dia.
Kabar Trenggalek - Advertorial
Editor:Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
