Capres Adu Kesaktian di Debat Pertama Pilpres 2024, Bagaimana Kebijakan Konkretnya?

Amnesty International menyoroti jalannya pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres). Seperti dalam debat pertama pilpres 2024, capres saling adu kesaktian soal gagasan hak asasi manusia (HAM). Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memberi tanggapan tentang wacana HAM di debat pertama pemilu 2024 itu. Menurut Usman, perlu dipertanyakan kebijakan konkret dari ketiga capres. "Kita lihat semua kandidat capres berjanji menegakkan hak asasi manusia. Komitmen ini baik. Tapi bagaimana kebijakan konkretnya ke depan? Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata," ujar Usman, dilansir dari laman Amnesty International Indonesia. Menurut Usman, capres perlu mengungkapkan gagasan berdasarkan aspirasi orang asli Papua. Aspirasi tersebut yaitu dialog sebagai solusi untuk mengakhiri kekerasan, konflik, dan pelanggaran HAM di Papua. Sayangnya, lanjut Usman, belum terdengar kebijakan pengungsi internal, pembebasan sandera pilot Selandia Baru, penguatan MRP, dan pengadilan HAM di Papua “Masih ada pendekatan militeristik, retorika anti asing dan pendekatan ekonomi yang disampaikan Prabowo terkait Papua. Justru pandangan seperti ini membuat kekerasan dan konflik di sana tidak pernah berhenti. Kajian terbaru Lemhanas menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik," tegas Usman. Usman menilai, para capres menyebut kekerasan, intimidasi aparat dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tak jelas. Tapi belum terdengar kebijakan yang kuat untuk akhiri siklus impunitas dan akuntabilitas aparat seperti melalui revisi UU Peradilan Militer. Kemudian, penguatan Komnas HAM juga luput. “Selama sepuluh tahun terakhir Komnas HAM terlihat tanpa dukungan pemerintah dan DPR. Akibatnya, hasil-hasil penyelidikan mereka berujung tanpa penyelesaian yang benar dan adil. Kasus-kasus yang disebut seperti Kanjuruhan, KM50, hingga kematian Harun Al-Rasyid adalah contoh lemahnya Komnas HAM dan dukungan negara," jelas Usman. Usman menjelaskan, para capres luput menggagas solusi pelanggaran HAM akibat pembangunan pro-investasi yang mengorbankan warga sipil. Seperti konflik di Rempang, Nagari Air Bangis, Rembang, Wadas, Halmahera hingga Flores "Padahal mereka dapat memaparkan bagaimana upaya memajukan kesejahteraan sosial melalui pembangunan tanpa mengorbankan hak asasi warga," ucap Usman. Usman melanjutkan, penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih perlu kebijakan yang bukan hanya Presiden tapi juga DPR. Hal ini menjadi PR besar yang hingga kini belum ditangani baik oleh pemerintahan saat ini dan menjadi tugas besar ke depan. “Bagaimana Anies mewujudkan janji mengatasi konflik di Papua dengan dialog dan menghapus kriminalisasi atas kritik? Lalu bagaimana Ganjar akan mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu? Juga tidak kalah penting bagaimana Prabowo akan menempatkan HAM sebagai salah satu prioritas pemerintahannya?" kata Usman. “Kandidat harus menindaklanjuti janji-janji dan komitmen mereka berupa preferensi kebijakan yang kuat untuk memperbaiki situasi dan penegakan HAM di Indonesia,” tandasnya.