Bupati Trenggalek Bongkar Fakta Mengejutkan: Dana Pribadinya Juga Nyantol di Koperasi Madani

KBRT - Persoalan keuangan yang melanda Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Madani Trenggalek mendapat perhatian serius Bupati Mochamad Nur Arifin.

Dalam pertemuan bersama anggota KSPPS Madani di Bhawarasa Trenggalek, Rabu (02/10/2025), ia mengungkapkan bahwa dirinya juga menjadi bagian dari nasabah yang dananya tersangkut.

Bupati menegaskan pemerintah daerah akan memfasilitasi langkah penyelesaian, meski kewenangannya terbatas. Ia berharap seluruh anggota koperasi tetap kompak mencari jalan keluar agar dana masyarakat bisa kembali.

“Cuma saya juga bagian dari yang duitnya nyantol. Dari apa pun yang bisa ditempuh, ya ditempuh bersama-sama agar dana masyarakat bisa balik,” ujar Arifin.

Dalam pertemuan itu, Arifin meminta agar pengurus melakukan perbaikan akad, khususnya terkait pembiayaan bermasalah. Menurutnya, aset jaminan perlu ditinjau kembali untuk memastikan dapat dijual guna mengembalikan dana nasabah.

“Kalau bisa dilakukan karena semua anggota mendorong rapat, ya kami mendorong satu, memperbaiki akad. Jadi yang macet-macet itu dilihat dulu ada jaminannya atau enggak, kalau jaminannya bisa diperikatan memiliki hak jual atau enggak untuk mencairkan dana nasabah,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

Bupati juga menyarankan agar pembiayaan yang sehat bisa di-take over ke bank lain untuk menjaga likuiditas koperasi. “Kalau statusnya pegawai, punya payroll, cicilannya lancar, jaminannya jelas, bisa di-take over bank lain kan sehat,” tambahnya.

Karena KSPPS Madani berstatus koperasi nasional, Arifin menegaskan Pemkab Trenggalek hanya bertindak sebagai fasilitator. Ia berencana meminta audiensi ke Kementerian pada pertengahan Oktober mendatang, sekaligus mendesak pengurus koperasi hadir.

“Karena Madani statusnya koperasi nasional, pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator. Kami mencari waktu sekitar pertengahan Oktober, meminta waktu ke Jakarta ke kementerian, dan kita paksa pengurus bisa hadir,” katanya.

Arifin mengaku tidak bisa melakukan mekanisme bailout karena terbatas kewenangan sebagai kepala daerah. Namun, ia pernah berinisiatif menabung di koperasi tersebut sebagai bentuk dukungan.

“Sebagai pribadi melihat nasabah ndak bisa dicairkan, ya akhirnya saya menyuntikkan modal. Bahasanya bukan menyuntikkan modal, ya nabunglah. Ternyata yang dicairkan ke teman-teman nasabah cuma Rp700 juta, padahal kita masukkinnya seingat saya Rp900 juta. Jadi ya sudahlah, itu bagian dari pengorbanan saya atau usaha saya,” ungkapnya.

Meski begitu, Arifin masih menaruh harapan KSPPS Madani bisa pulih. “Saya berharap apa yang terjadi di Madani ini risiko likuiditas. Kalau risiko likuiditas, saya masih berharap Madani masih bisa jalan. Kalau di dalamnya ada fraud, maka harus diambil langkah-langkah penyehatan."

Kawan Pembaca, Terimakasih telah membaca berita kami. Dukung Kabar Trenggalek agar tetap independen.

Dukung Kami