Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek tahun 2023 masih dibayangi masalah lahan bangunan puskesmas. Setidaknya, empat puskesmas dihadapkan dengan permasalahan lahan.
Sebab, keempat bangunan puskesmas berada di atas lahan milik pemerintah desa (pemdes). Sementara Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkesdalduk KB) Trenggalek, membutuhkan waktu untuk menuntaskan masalah-masalah tersebut.
“Yang masalah lahan itu Puskesmas Bodag, Suruh, Pucanganak, dan Watulimo, Baruharjo,” ungkap Sekretaris Dinkesdalduk KB Trenggalek, dr Soenarto, usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek.
Dari perspektif Soenarto, menuntaskan persoalan keempat puskesmas yang masih berdiri di atas lahan pemdes itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan kemampuan anggaran Pemkab Trenggalek terbatas.
“Ini perlu penanganan secara bertahap, menyesuaikan keuangan daerah,” ujar Soenarto saat dikonfirmasi awak media.
Meski demikian, Soenarto menekankan, pemkab tetap mengupayakan persoalan keempat puskesmas tersebut bisa clear and clean.
“Jadi semuanya tanah aset pemda,” tuturnya.
Soenarto menyebutkan, seperti halnya untuk Puskesmas Suruh yang baru saja selesai dalam persoalan lahan. Kini, puskesmas itu mulai mengarah ke pengembangan infrastruktur.
Di sisi lain, lanjut Soenarto, Pemkab Trenggalek mulai memprioritaskan Puskesmas Watulimo dalam menuntaskan persoalan lahan.
“Saat ini masih pakai tanah desa, 1.200 meter persegi. Dan, 1.900 meter persegi rencananya akan ditukar guling,” ujarnya.
Kata Soenarto, prioritas penanganan yang mengarah ke Puskesmas Watulimo karena wilayah itu membutuhkan fasilitas kesehatan (faskes) yang memadai. Terlebih lagi, wilayah itu merupakan sektor pariwisata unggulan Kabupaten Trenggalek, selain masuk dalam Perpres 80.
“Watulimo daerah wisata, yang seharusnya ada faskes yang memadai. Salah satunya dengan memperluas fasilitas. Nilainya sesuai perencanaan sekitar Rp 100 miliar,” tegas Soenarto.
.png)
