Aset Daerah Trenggalek Rugi Tiap Tahun, DPRD: ASN Bukan Orang yang Tepat Kelola Bisnis

KBRT - Aset milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek dilaporkan terus merugi setiap tahun. Padahal, aset tersebut dibangun dengan dana besar dan dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menambah pendapatan daerah.

Fasilitas seperti Rumah Susu, Rumah Coklat, Hotel Prigi, dan Kolam Renang Jwalita justru menjadi beban APBD. Kondisi ini memicu sorotan dari Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto.

“Rumah Susu sudah berdiri lebih dari lima tahun. Di sana ada tempat produksi dan penjualan produk UMKM. Tapi tiap tahun malah rugi. Biaya operasional dan pendapatannya jauh dari seimbang,” ujarnya.

Mugianto menilai OPD tidak profesional dalam mengelola aset. Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak cocok mengelola unit usaha yang orientasinya profit.

“Jika orientasinya profit, jelas ASN bukan orang yang tepat. Itu bukan bidang mereka. Jadi wajar kalau kami tidak bisa mengelolanya secara optimal,” tegasnya.

Ia mendorong Pemkab menyerahkan pengelolaan seluruh unit usaha daerah kepada pihak ketiga melalui skema kerja sama. Langkah ini dinilai bisa membuat pengelolaan lebih efisien, transparan, dan memberi pemasukan bagi kas daerah.

ADVERTISEMENT

“Kita sudah membangun tempat, menyiapkan alat, bahkan SDM. Tapi aset itu tetap rugi. Lebih baik kita kerja samakan saja, supaya ada pemasukan setiap tahun dan APBD tidak terus terbebani,” kata Mugianto.

Selain itu, Mugianto juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap OPD penghasil. Ia menyebut banyak potensi pendapatan yang tidak dimaksimalkan, bahkan terus menurun dari tahun ke tahun.

“Kami berharap ada dinas khusus untuk mengelola pendapatan daerah. Tapi karena variabelnya belum memenuhi, pengelolaannya tetap digabung dengan BAKEUDA. Akibatnya, fokusnya terpecah dan target PAD sulit tercapai,” jelasnya.

Komisi II DPRD mendesak Pemkab melakukan evaluasi total terhadap OPD penghasil. Target pendapatan harus diperjelas dan setiap OPD diminta bertanggung jawab atas pencapaiannya.

“Kalau potensi terus merugi, kita harus bertindak. Jangan dibiarkan. Kita perlu mengotak-atik ulang cara kerja OPD penghasil agar kondisi fiskal daerah tetap sehat,” tuturnya.