Kabar Trenggalek - Petani tak bisa lepas akan pupuk sebagai penyubur tanaman. Namun kondisi pahit tentang tidak adanya stok pupuk menjadi pantangan untuk bertahan. Pupuk langka tersebut juga mencuat dalam enam tuntutan massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Trenggalek minggu lalu, Kamis (22/09/2022).
Abdul Fattah, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam orasinya menyampaikan penolakan terhadap kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun dirinya juga membeberkan enam permasalahan yang ada di Trenggalek, salah satunya kelangkaan pupuk.
"Kami juga menyampaikan keresahan warga, salah satunya tentang kelangkaan pupuk," tegas Fattah dalam orasinya di depan gedung DPRD Trenggalek.
Tak ayal, tuntutan aksi tersebut ditanggapi langsung Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertapan) Trenggalek, Didik Susanto. Dirinya menegaskan bahwa pupuk tidak langka, namun ada pengurangan jumlah pasokan untuk yang berjenis subsidi.
Baca: Negosiasi Ulet, Enam Tuntutan Aliansi Mahasiswa Trenggalek Akhirnya Terkabul
"Kalau pupuk non subsidi tidak langka, kalau yang subsidi dari pemerintah pusat ada pengurangan pasokan," tegasnya saat ditemui di lingkungan Pendapa Manggala Praja Nugraha Trenggalek.
Detailnya, pengurangan pupuk subsidi yang semula lima jenis kini hanya tinggal dua jenis saja yaitu pupuk urea dan NPK. Sedangkan, anggaran pemerintah pusat merosot dari Rp 59 triliun menjadi Rp 52 triliun.
"Itulah yang menyebabkan pupuk subsidi, dan kalau yang non subsidi petani harus merogoh kocek 4 kali harga dari yang bersubsidi," papar Didik.
Didik juga mengimbau kepada petani jika mencari pupuk non subsidi produknya harus jelas serta izinnya. Walaupun hasil dari percontohan bagus, tapi kalau tidak ada izin bisa membahayakan.
"Di Trenggalek sendiri sudah ada 3 lokasi kasus hukum yang menjerat pengusaha pupuk, jadi petani harus lebih selektif lagi, dan jangan ada yang mengeruk keuntungan dalam kesempitan," ujarnya.
Sementara itu, Agus Cahyono, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, dalam menyambut aksi Aliansi Mahasiswa Trenggalek lalu juga menyampaikan yang sama bahwa minimnya ketersediaan pupuk adalah kebijakan dari pusat.
"Pupuk adalah kebijakan dari pusat, jadi jika ada aspirasi dari warga atau adik-adik mahasiswa kami siap menyampaikan supaya menjadi bahan pertimbangan untuk langkah kedepannya," tegas Agus.
