Komisi I DPRD Trenggalek, Moh. Husni Taher Hamid, mengatakan sudah memanggil para pihak untuk memantau kesiapan penyelenggaraan pemilu 2024. Di antaraya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Kendati demikian, kata Husni, Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih perlu pemaksimalan. Terutama DPT dari warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kalau merujuk data yang ada, tercatat ada 5.000 lebih penduduk yang masih belum melakukan perekaman.
"Sebagaimana yang sudah dipaparkan tadi, seharusnya persoalan data penduduk sudah tidak ada kendala lagi. Pasalnya, semua sudah terekap melalui database elektronik Disdukcapil," ungkap Husni.
Mengenai proges perekaman Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Trenggalek, Husni menyebutkan sudah mencapai 99 % dari populasi penduduk 700 ribu orang. Kemudian, warga yang sudah melakukan perekaman KTP sudah mencapai 600 ribu lebih. Sementara 1% -nya sekitar 5.000 orang yang belum mendapatkan administrasi penduduk.
"Update data memang sangat penting. Kita bisa melihat yang paling utama data warga yang sudah meminggal dan sudah masuk dalam kategori DPT. Pemilu serentak 2024 besok, Pemkab wajib mengupdate data kependudukam tersebut," tegas Komisi I DPRD Trenggalek.
Tahun 2024 nanti ada beberapa pemilihan, yakni Pilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Rencananya, Pileg dan Pilpres dilaksanakan pada bulan Februari 2024, sedangkan Pilkada dilaksanakan pada September 2024. Berdasarkan rencana itu, tiap penyelenggaraan Pemilu harus selesai (fix) dengan estimasi H-25 bulan.
Namun, dalam pembahasan Komisi I DPRD Trenggalek belum menyentuh persoalan anggaran. Husni mengatakan, pihaknya akan berusaha agar anggaran yang bersumber dari APBD bisa efisien untuk pesta demokrasi Pemilu 2024.
"Kami akan terus mengkordinasikan persiapan pemilu serentak ini tiap satu bulan sekali," pungkas Husni.
