Puan Maharani: Pemilu Bukan hanya Perebutan Kekuasaan Negara

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani menekankan rakyat Indonesia memiliki kedaulatan besar untuk menentukan masa depan melalui pemilu 2024. Ia meminta semua pihak untuk berpartisipasi aktif menciptakan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber dan Jurdil).“Pemilu bukanlah hanya perebutan kekuasaan negara secara konstitusional bagi partai politik, akan tetapi adalah hak rakyat untuk dapat hidup lebih baik, lebih mudah, dan sejahtera. Bagi rakyat, pemilu merupakan kesempatan bagi dirinya untuk dapat mengangkat harkat dan martabat hidupnya,” kata Puan.Puan menyampaikan hal itu saat menyampaikan pidato Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 dalam rapat sidang paripurna yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Ia juga menilai pemilu 2024 berpotensi membuka peluang untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa.Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan, rakyat Indonesia tidak boleh dihalang-halangi untuk memperoleh hak pilih dan memilih dalam Pemilu 2024 sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Menurutnya, negara harus menjamin dengan berpegang teguh memegang komitmen menciptakan pemilu Luber dan Jurdil.“Semua lembaga negara; legislatif, eksekutif, yudikatif; KPU, Bawaslu, TNI, POLRI, ASN, partai politik serta berbagai komponen bangsa lainnya, wajib menjalankan komitmen yang sama, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, yaitu bahwa pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” katanya.Menurut Puan, tahun 2024 menjadi tahun terakhir bagi Para Pimpinan beserta Anggota DPR periode 2019-2024 untuk melaksanakan tugas konstitusional. Oleh karena itu, ia meminta agar meninggalkan warisan (legacy) yang dapat mengakselerasi terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera, tentram, dan adil.“DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis, jujur, dan adil; kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis,” kata Puan.