Pendapatan Trenggalek Tembus Rp64 Miliar Kuartal I, Pajak Kendaraan Jadi Penyumbang Terbesar

TRENGGALEK – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek mulai menunjukkan tren positif pada awal 2026. Hingga akhir kuartal I, realisasi PAD telah mencapai sekitar Rp64 miliar atau 17,34 persen dari target tahunan yang dipatok lebih dari Rp370 miliar.

Capaian tersebut bahkan melampaui target minimal yang diproyeksikan pemerintah daerah untuk tiga bulan pertama tahun anggaran.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Trenggalek, Edi Santoso, mengatakan secara resmi pemerintah daerah menggunakan laporan keuangan berbasis kuartal, semester, dan laporan akhir tahun untuk mengukur perkembangan pendapatan daerah. Menurutnya, capaian PAD pada triwulan pertama masih berada dalam jalur yang sehat.

"Target PAD sebesar Rp370 miliar sekian, kemudian sudah tercapai Rp64 miliar sekian atau 17,34 persen. Ini masih sesuai dengan guidance, karena guidance untuk kuartal I itu 15 persen," ujar Edi.

Di balik capaian tersebut, ada lima sektor pajak daerah yang menjadi tulang punggung penerimaan daerah. Sektor dengan kontribusi terbesar masih berasal dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kemudian, disusul Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dari seluruh sektor itu, Opsen PKB menjadi sumber pendapatan paling dominan. Tahun ini pemerintah daerah menargetkan penerimaan sebesar Rp45,2 miliar dari sektor tersebut.

Sampai akhir Maret 2026, realisasinya telah mencapai sekitar Rp9,7 miliar atau 21,5 persen dari target tahunan.

"Opsen PKB menjadi atensi banyak pihak karena nilainya cukup besar. Target kami Rp45,2 miliar dan kuartal I ini tercapai Rp9,7 miliar atau sekitar 21,5 persen," jelasnya.

Berbeda dengan pajak kendaraan, capaian PBB pada kuartal pertama masih relatif rendah. Namun kondisi itu dinilai wajar karena mayoritas pembayaran PBB biasanya mulai bergerak pada triwulan kedua hingga triwulan keempat.

BPKPD mencatat target PBB tahun ini sebesar Rp22 miliar, naik dibanding tahun 2025 yang berada di angka sekitar Rp20,4 miliar.

Meski target naik Rp1,6 miliar, Edi memastikan kenaikan tersebut tidak serta merta membuat beban pajak seluruh masyarakat meningkat signifikan.

"Kalau disebar ke seluruh wajib pajak tidak terlalu signifikan. Ada yang tetap, ada yang naik, ada juga yang turun karena penyesuaian data," katanya.

Menurut dia, perubahan nilai PBB paling banyak terjadi di kawasan perumahan dan wilayah yang berada di sepanjang jalan utama atau jalan protokol. Sementara sebagian objek pajak lainnya tetap atau bahkan mengalami penyesuaian turun setelah dilakukan pembaruan data.

Untuk menjaga tren penerimaan daerah, BPKPD terus berkolaborasi dengan Samsat dan berbagai pemangku kepentingan. Langkah yang dilakukan mulai dari sosialisasi, edukasi, hingga operasi lapangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Saat kegiatan penertiban berlangsung, pemilik kendaraan yang kedapatan menunggak pajak juga langsung difasilitasi untuk melakukan pembayaran di lokasi.

Menariknya, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan program apresiasi bagi warga yang taat membayar pajak. Rencananya, pada Agustus 2026 bertepatan dengan Hari Jadi Trenggalek, akan ada hadiah khusus untuk wajib pajak yang tertib membayar PKB maupun melakukan balik nama kendaraan bermotor.

"Kami rencanakan ada hadiah untuk masyarakat yang tertib pajak PKB dan BBNKB. Ini masih kami lihat komposisinya nanti," ungkap Edi.

Dengan capaian yang sudah melampaui target kuartal pertama, pemerintah daerah optimistis realisasi PAD Trenggalek pada 2026 dapat terus tumbuh seiring meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat.