Mustofa, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Penjaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Trenggalek, mengatakan, KPE yang diberikan pemkab tahun lalu (2020) merupakan program untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 secara sosial dan belum menerima bantuan dari berbagai program pemerintah. Namun, untuk tahun 2021, Pemkab Trenggalek memilih fokus untuk program bantuan pemulihan ekonomi, bukan dampak sosial lagi.
"Dari situ akhirnya diputuskan pada tahun ini KPE tidak ada lagi," kata Mustofa.
Mustofa melanjutkan, program KPE dipastikan berakhir pada Desember 2020, dengan total ada 23 ribu KPM. Namun, jumlah tersebut bukan jumlah KPM yang menerima KPE sejak awal program dilaksanakan sekitar Mei 2020 lalu, melainkan secara bertahap. Sehingga, jumlahnya setiap bulan berbeda, sebab penerima KPE merupakan usulan dari masyarakat melalui Pemerintah Desa (Pemdes) atau kelurahan setempat.
"Jadi, jumlah 23 ribu KPM itu tidak ada sejak awal. Sebab jumlahnya di bulan Mei, pastinya berbeda dari bulan Juni dan seterusnya," ungkap Mustofa.
Kendati jumlahnya berbeda tiap bulannya, namun besaran anggaran yang diterima tiap penerima sama yaitu Rp. 200 ribu. Dari proses tersebut, total Pemkab Trenggalek menggelontorkan anggaran sekitar Rp 28 miliar dalam kurun waktu delapan bulan setelah pemberlakuan KPE. Sehingga, hampir tiap bulannya selalu ada Surat Keputusan (SK) penetapan KPM KPE.
"Sejak awal diberlakukan, hingga akhir setidaknya telah ada lima SK yang kami terima, karena ada perbaikan data juga jumlah penerima KPE tersebut," jelasnya.
