Pemerintah Tindak Tegas Pelanggar Pemanfaatan Ruang di Puncak

KBRT - Sebagai upaya penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah, khususnya Bogor, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Kehutanan menertibkan empat vila di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Minggu (9/3/2025). Penertiban dilakukan karena vila-vila tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024.

"Bersama dengan Kementerian Kehutanan, kami terus berkomitmen memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, khususnya di Kawasan Puncak," kata Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Rahma Julianti, usai penertiban.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang serta Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) vila tersebut.

ADVERTISEMENT

Keempat vila yang ditertibkan merupakan bagian dari 15 vila di kawasan hulu Sungai DAS Ciliwung yang terindikasi melanggar aturan dan direncanakan untuk ditertibkan. Vila tersebut adalah Villa Forest Hill, Vila Sifor Afrika, Villa Cemara, dan Villa Pinus.

Dari sisi Kementerian Kehutanan, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menyatakan pihaknya akan melakukan klarifikasi dan penilaian terhadap perizinan pendirian vila tersebut. "Dalam beberapa waktu ke depan, kegiatan penertiban ini akan diperluas hingga meliputi DAS Bekasi dan DAS Cisadane. Hal ini dilakukan sebagai upaya mitigasi bencana banjir akibat pembangunan liar di kawasan hutan," ujarnya.

Sementara penelitian masih berlangsung, keempat vila telah diberikan surat peringatan dan dipasangi plang peringatan. Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN juga akan terus melakukan sosialisasi serta pembinaan kepada pengelola dan pengurus lingkungan. Langkah ini bertujuan agar penertiban dapat dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat.