Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Choirul Anam, menyampaikan roadmap persiapan KPU Jatim dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Hal itu dipaparkan di hadapan anggota Wantimpres, Soekarwo yang berkunjung di kantor KPU Jatim.
“Pertama soal anggaran, untuk pemilu 2024 tidak ada masalah. Bahkan untuk persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Jawa Timur sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah daerah [NPHD] pada November 2023 sejumlah 845 Milliar,” ujar Anam, dilansir dari laman Kominfo Jatim.
Anam menjelaskan, terkait data pemilih, bahwa Jawa Timur mempunyai data pemilih terbesar kedua secara nasional, yaitu 31.402.838 jiwa. Sementara proses pemutakhiran data pemilih, Anam mengaku pihaknya juga melakukan pemetaan terhadap kategori pemilih disabilitas.
“Hal ini dimaksudkan agar kawan-kawan KPPS lebih siap melakukan fasilitasi,” ucapnya.
Selain akses difabel, KPU Jatim juga telah melakukan restrukturisasi TPS, hingga saat ini berjumlah 120.666. Ada pula TPS di lokasi khusus sejumlah 416. Selanjutnya, berkaitan dengan logistik, Anam menyampaikan pengelolaan logistik di Jawa Timur sudah cukup baik.
“Contoh surat suara sejak tanggal 15 januari kemarin sudah clear, tinggal pemenuhan yang rusak. Tanggal 20 januari, kami juga sudah menyelesaikan sortir lipat. Dan target tanggal 31 besok semua logistik sudah dipacking, disetting di kotak suara untuk didistribusikan di kecamatan. Mengingat, semua proses setting berada di kabupaten/kota,” papar mantan Anggota KPU Surabaya tersebut.
Sampai saat ini, tidak ada laporan gudang rusak di Jawa Timur. Ditarget, mulai 8 februari, semua logistik sudah bergeser ke kecamatan. Kecuali, yang perlu mendapatkan perhatian khusus Kabupaten Sumenep karena kepulauan.
Yang tak kalah penting juga disampaikan oleh Anam terkait KPPS. Saat ini kami memiliki jumlah sebanyak 844.662 orang. Kesemuanya sudah dilantik tanggal 5 januari dan telah dibimtek oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
“Sebagai mitigasi atas kejadian saat pemilu 2019, seluruh calon anggota KPPS harus sehat, tidak mempunyai penyakit bawaan, terdaftar di jaminan sosial ketenagakerjaan, serta adanya uang santunan jika terjadi insiden. Selain itu, KPU juga mengantisipasi dengan memperhatikan usia 55 tahun bagi KPPS,” tegas Anam.
Saat proses di TPS, untuk mengurangi beban kerja, KPPS juga harus memahami teknologi informasi. Selain itu, saat ini pengisian formulir juga disedehanakan hanya cukup 1 salinan. Dan akan discan untuk di print menggunakan kertas khusus.
Sementara, untuk partisipasi masyarakat sudah mencapai 83 persen. Namun KPU Jatim juga terrus melakukan upaya dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara massif.
“Kami sudah melaksanakan kirab pemilu yang diwarnai dengan berbagai kegiatan sosialisasi, optimalisasi media sosial dan website. Dan alhamdulillah, KPU jatim juga mempunyai hubungan yang baik dengan awak media,” tandasnya.
Sementara itu Wantimpres, Soekarwo menjelaskan bahwa pihaknya bertugas memberikan second opinion kepada Presiden Joko Widodo. Yang dalam hal ini terkait dengan data primer dan sekunder yang penting dalam manajemen pemilu.
“KPU di jatim sudah digambarkan sangat kuat dan dianggap sebagai battle corp dalam melaksanakan pemilu, sehingga banyak pelajaran dari jawa timur ini,” kata pria yang sering disapa Pakde Karwo tersebut.
Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, ia menyampaikan perlu mendapatkan bebera informasi. Diantaranya, yang disebutkan Pakdhe Karwo meliputi pandangan KPU terkait anggaran dan logistik, pengaruh cuaca terhadap pendistribusian logistik.
Lalu, pengelolaan cadangan logistik tak terpakai, peningkatan parmas, pandangan terkait kualitas dan efektifitas pengawasan, bentuk perlindungan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Kemudian, mekanisme pengiriman dan pelaporan plano di Tempat Pemungutan Suara (TPS), penggunaan teknologi informasi, kelemahan sistem Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam pemilu, serta bentuk koordinasi dengan pemerintah dan aparat keamanan.
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
-2.jpg)
