Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Trenggalek. Agenda dalam rapat tersebut membahas kemajuan anggaran tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Trenggalek untuk anggaran tahun 2025.
Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudi Anto, menyatakan bahwa dalam rapat kerja ini menemukan sejumlah persoalan terkait pelaksanaan program PKPLH.
Meskipun sebagian besar permasalahan bersifat klasik, Wahyudi menekankan pentingnya program PKPLH yang fokus pada kepentingan.
“Sebagai bagian dari pemerintah daerah, program yang dijalankan PKPLH harus mengutamakan kepentingan masyarakat, sesuai dengan visi bupati,” ujar Wahyudi.
Ia menambahkan, wilayah Kabupaten Trenggalek yang didominasi pegunungan serta banyaknya warga yang tinggal di daerah pelosok menuntut agar pemerataan pembangunan benar-benar terealisasi.
Meskipun demikian, hingga saat ini perhatian masih cenderung terfokus pada kawasan perkotaan, sementara daerah pegunungan relatif kurang diminati.
“Kami menyoroti bahwa program PKPLH harus lebih merata, terutama di wilayah pegunungan yang sering terabaikan. Jumlah penduduk di sana bahkan lebih banyak daripada di perkotaan,” tandasnya.
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
