Kantor Pertanahan Trenggalek Bongkar SHM Pantai Konang, Ada 41 Sertifikat

KBRT - Kantor Pertanahan (Kantah) Trenggalek akhirnya buka suara soal Pantai Konang, Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Pihaknya, tak menampik jika ada SHM yang dimiliki masyarakat.

Datanya, ada 42 Sertifikat yang terbentang di sempadan pantai konang, 41 SHM milik masyarakat. Kemudian, 1 Sertifikat Hak Pakai (SHP) milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Munculnya SHM itu sejak tahun 1996 silam.

Ungkap Kronologi Munculnya SHM Pantai Konang

Kepala Kantor Pertanahan Trenggalek Agus Purwanto mengungkapkan, kronologi bermula dari Program Pemberian Hak Milik atas Tanah Tahun 1996. Sehingga, zaman itu ada tim yang datang ke Desa Nglebeng.

“Ada tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan kepanitian dengan pihak desa dan pemohon, akhirnya terbit Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Jawa Timur,” terangnya saat dikonfirmasi sejumlah awak media.

Pasca itu, terbitlah SHM yang dimiliki warga [pemohon]. Meski demikian, dia mengaku jika mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012, SHM itu berbenturan Peraturan Daerah (Perda) tersebut.

“Tahun 1996 itu belum ada peta sempadan Pantai, secara historis riilnya dulu digunakan untuk menanam kelapa,” ungkapnya.

Pemohon SHM waktu dulu menurut Agus Purwanto juga menyetorkan uang pemasukan kepada negara, karena tanah itu milik negara. Totalnya bermacam-macam karena ada rumus sendiri untuk hitungannya.

Wacana Bentuk Tim Investigasi, Telusuri Kesalahan Penerbitan SHM

Melihat SHM di Pantai Konang Trenggalek yang mencuat, pihak Kantah sendiri bakal membuat tim investigasi. Tujuannya, untuk mengetahui sejauh mana pelanggaran dalam penerbitan SHM yang membentang di sempadan Pantai itu.

“Nanti kami bentuk tim investigasi dari Kanwil untuk menentukan seberapa jauh pelanggaran sertifikat yang diterbitkan pada tahun 1996 ini nanti. Kemudian kami kaji, dan harus bagaimana [langkahnya],” ucapnya.

Hingga berita SHM ini mencuat, Kantah Trenggalek belum meninjau lokasi langsung. Setidaknya, ia menjanjikan akan turun langsung dan melaporkan kepada Kakanwil Pertanahan Jawa Timur.

“Nanti akan kami laporkan kepada pimpinan, kami juga sudah koordinasi ke Pemda terkait RTRW. Kemudian akan ada agenda hearing dengan DPRD tapi waktunya kapan belum pasti,” tandasnya.