Berbagai komunitas di Kota Malang mengadakan pawai dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023. Pawai itu dilaksanakan di Car Free Day Ijen Kota Malang, dengan tema 'Menjaga Lingkungan Merawat Masa Depan', Minggu (04/06/2023).
Tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pawai di Kota Malang itu menjadi sarana berbagi informasi kepada publik tentang permasalahan lingkungan di Malang Raya.
Berdasarkan rilis resmi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur, pawai itu menyoroti persoalan krisis iklim di Kota Malang. Salah satu dampaknya, Malang yang dulu dingin, tapi sekarang semakin panas.
"Berbagai sudut di Malang Raya [Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu] diubah besar-besaran untuk pariwisata, industri, dan fasilitas publik. Sayangnya, pembangunan secara besar-besaran ini tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan," tulis WALHI Jawa Timur.
Secara garis besar, ada empat persoalan lingkungan yang disuarakan dalam pawai ini. Ada permasalahan sampah, ruang terbuka hijau, suhu yang semakin meningkat, dan banjir.
Pawai dimulai pukul 07.00 sampai 10.00 WIB. Peserta melakukan aksi pawai berkeliling di area CarFreeDay. Ada beberapa peserta yang turut membagikan selebaran dan totebag kepada pengunjung CFD. Peserta juga menampilkan pertujukan seni seperti puisi, orasi dan teatrikal.
"Harapannya dari informasi yang didapat timbul kesadaran untuk terlibat dalam menyuarakan isu ekologis. Terutama bagi generasi muda yang bukan hanya menjadi korban namun menjadi pihak yang juga bertanggung jawab mewariskan ekologis yang sehat pada generasi selanjutnya," jelas WALHI Jawa Timur.
Krisis Ekologis Kota Malang
WALHI Jawa Timur mencatat, beberapa kawasan lindung atau kawasan hijau di Malang Raya diubah menjadi bangunan yang tidak ramah lingkungan. Beberapa proyek ke depan juga turut mengancam sosial ekologi di wilayah Malang Raya.
Ada pembangkit listrik panas bumi yang rendah karbon namun tinggi korban yang hendak dibangun di wilayah Arjuno Welirang dan Songgoriti. Lalu ada proyek strategis nasional yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari.
"Pembangunan-pembangunan tersebut dampaknya sudah bisa dirasakan di Malang Raya. Suhu yang terus meningkat, cuaca yang tidak bisa diprediksi, banjir, tanah longsor, dan krisis air. Dampak itu terus meningkat dalam 10 tahun terakhir," terang WALHI Jawa Timur.
Menurut WALHI Jawa Timur, persoalan banjir menjadi salah satu penanda bahwa malang raya sedang tidak baik-baik saja. Wilayah Kota Batu yang berada di ketinggian mengalami nasib kebanjiran. Begitupula Kota Malang, ada sekitar 18 titik di kota Malang yang menjadi langganan banjir.
"Tentu hal ini tidak bisa disimpulkan hanya disebabkan hujan dengan intensitas deras. Namun jika ditelaah lebih jauh, hutan yang menjadi wilayah penyangga di hulu sungai brantas sudah semakin sedikit banyak digantikan dengan pariwisata dan hotel," tulis WALHI Jawa Timur.
Kemudian di Kota Malang, ruang terbuka hijau (RTH) yang dapat berfungsi sebagai wilayah resapan justru terus diubah menjadi Mall dan wilayah pemukiman padat. Kota Malang saat ini hanya memiliki 4% RTH dari 20% jumlah minimal yang harus dipenuhi.
Di sisi lain, fungsi RTH telah disebutkan di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Kota.
Pada Pasal 3 Peraturan Menteri PU itu menjelaskan, tujuan dari RTH adalah menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air. Kemudian, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Serta, meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.
Sampah juga menjadi satu problem yang memperparah banjir di Malang Raya. Berbagai sumber yang dirangkum WALHI Jawa Timur, menyebutkan setiap harinya TPA Supit Urang menerima 600 ton sampah. Sampah tersebut belum terpilah, sehingga menimbulkan berbagai dampak, seperti bau yang menyengat dan tercemarnya air tanah.
Hal serupa juga terjadi di TPA Tlekung yang ada di Kota Batu. TPA Tlekung juga mengalami setidaknya dua dampak tersebut yaitu bau menyengat dengan jarak lebih dari 1 km. Sehingga, banjir di Kawasan Malang Raya akan menimbulkan kerugian yang besar bagi warga bukan hanya merusak rumah dan fasilitas publik, banjir juga menimbulkan krisis air bersih.
Menurut kompilasi angka bencana dari Badan Pusat Statistik Kota Malang, peningkatan angka bencana sejak tiga tahun terakhir, terhitung dari tahun 2018-2020. Pada jumlah kejadian banjir di Kota Malang, setiap tahunnya mengalami peningkatan cukup signifikan dari 19 kejadian pada tahun 2018. Lalu meningkat menjadi 24 kejadian di tahun 2019 dan meningkat tajam menjadi 34 kejadian di tahun 2020.
Dalam temuan Aliansi Selamatkan Malang Raya, pemerintah Kota Malang memiliki anggaran cukup besar dalam memperbaiki drainase kota Malang namun dalam prakteknya banyak peluang korupsi dalam penggunaan anggaran.
"Sayangnya hingga hari ini belum ada kebijakan atau aksi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menanggulangi krisis ekologis ini. Pemerintah justru terus melanggengkan industri-industri ini masuk di wilayahnya demi peningkatan pendapatan daerah. Akibatnya semakin banyak wilayah yang dieksploitasi terutama wilayah lindung," tandas WALHI Jawa Timur.
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
