Ditjen Pesantren Resmi Dibentuk, Kemenag Trenggalek Kejar Validasi Data Santri

TRENGGALEK - Pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama RI disambut positif Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Trenggalek. Namun, di balik kabar tersebut, ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan seluruh pondok pesantren, yakni memastikan data santri dan tenaga pendidik tercatat lengkap di Education Management Information System (EMIS).

Langkah itu dinilai menjadi kunci agar pesantren tidak tertinggal saat pemerintah mulai menyalurkan berbagai program afirmasi melalui Ditjen Pesantren.

Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Trenggalek, Agus Prayitno, mengatakan pembentukan Ditjen Pesantren merupakan tindak lanjut dari penguatan posisi pesantren setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

"Alhamdulillah, ini bentuk apresiasi negara terhadap pesantren. Pemerintah dan Kementerian Agama menindaklanjuti terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dengan memunculkan Direktorat Jenderal Pesantren tersendiri," terang Agus.

Menurut Agus, struktur baru tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur organisasi Kementerian Agama. Karena itu, Kemenag Trenggalek mulai melakukan sosialisasi kepada pondok pesantren dan madrasah diniyah agar siap menghadapi perubahan tersebut.

Salah satu fokus utama yang kini dikejar adalah validasi data kelembagaan melalui EMIS. Agus menegaskan seluruh santri, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan harus tercatat dalam sistem tersebut.

"Ketika direktorat itu sendiri berdiri, semua santri, tenaga pendidik, dan kependidikan harus terdaftar dalam EMIS," tegasnya.

Ia menjelaskan, data EMIS nantinya menjadi acuan pemerintah dalam menyusun kebutuhan anggaran dan menentukan sasaran bantuan bagi pondok pesantren.

"Sebagai kalkulasi utama dalam alokasi anggaran operasional maupun bantuan dari negara," ulasnya.

Karena itu, Kemenag Trenggalek kini rutin mengumpulkan operator EMIS dari berbagai kecamatan untuk memastikan proses pembaruan data berjalan sesuai kondisi riil di lapangan.

Berdasarkan pendataan Kemenag Trenggalek, saat ini terdapat 76 pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah santri yang tercatat mencapai sekitar dua ribu orang.

"Dari total 76 pondok pesantren jumlah santrinya sendiri secara keseluruhan tercatat sekitar dua ribu sekian santri," katanya.

Agus berharap seluruh pengelola pondok pesantren tidak menunda proses pembaruan data agar tidak kehilangan kesempatan memperoleh program maupun bantuan yang akan disalurkan melalui Ditjen Pesantren.

Selain mengurusi pondok pesantren, Ditjen Pesantren nantinya juga membawahi Ma'had Aly. Kehadiran direktorat baru ini diharapkan memperkuat pengakuan terhadap pendidikan berbasis pesantren hingga jenjang pendidikan tinggi.

Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Jajar, Desa Sumbergayam, Kecamatan Durenan, KH Afifuddin Yunus, menilai kebijakan tersebut menjadi kabar baik bagi pesantren salafiyah. Menurutnya, penyetaraan jenjang pendidikan akan membuka peluang lebih luas bagi para santri.

"Ijazah dijajarkan salafiyah sama dengan SMP, aliyah sama dengan SMA. Lalu jenjang ma'had aly atau setingkat S-1 dan S-2. Harapannya memang untuk menunjang kompetensi para santri agar kelak bisa berkiprah di mana-mana," paparnya.

Di sisi lain, Kiai Afif menyebut kualitas pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Jajar juga terus mengalami peningkatan, mulai dari tata kelola hingga kedisiplinan santri.

"Alhamdulillah, progresnya semakin baik. Kualitas pendidikannya semakin baik, tingkat kedisiplinan santri meningkat, dan tata kesiswaan juga semakin tertata rapi," ungkapnya.

Ia berharap pembentukan Ditjen Pesantren semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan berbasis pesantren.

"Target dan harapan kami tentu masyarakat semakin percaya pada Pondok Pesantren Darussalam untuk menyekolahkan atau menitipkan anak-anak mereka agar mondok di sini," ujanya.