Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Rahmat Bagja, mengingatkan potensi kerawanan dalam penggunaan printer dan scanner sebagai alat bantu rekapitulasi suara.
Menurut Bagja, banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan alat tersebut untuk melakukan rekapitulasi suara pemilu 2024.
“Pertama berkaitan dengan kondisi TPS, apakah TPS-nya teralirkan listrik atau tidak. Kondisi TPS yang tidak teraliri listrik tentu akan jadi masalah. Kemudian apakah akan mati listrik,” ujar Bagja dilansir dari laman Bawaslu RI.
Bagja mengatakan, aspek yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kemampuan sumber daya manusia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sehingga, penghitungan suara pemilu 2024 bisa lebih lancar.
“Harus dipastikan oleh KPU bahwa setidaknya satu KPPS itu mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan alat printer dan scanner. Karena ini berkaitan juga dengan rekapitulasi manual karena formnya itu di isi kemudian diperbanyak melalui fotokopi,” kata Bagja.
Bagja menyarankan agar KPU melakukan pelatihan atau pendampingan dalam penggunaan alat printer dan scanner. Mengingat, terkadang penggunanya juga kesulitan untuk mengoperasikan scanner dan mesin printer menggunakan gadget yang dimiliki.
Meski demikian, Bagja mengapresiasi penggunaan alat tersebut untuk mengurangi tingkat kelelahan yang dihadapi KPPS seperti pada Pemilu 2019 karena harus mengisi formulir yang banyak. Hal itu ia sampaikan aat menjadi narasumber dalam diskusi yang digelar oleh Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) di Jakarta pada Rabu (07/02/2024).
“Ini mengapa, Bawaslu harus mengawal semua tahapan dari tingkat atas hingga yang paling bawah,” tandas Bagja.