Anggaran Cupet, DPRD Trenggalek Usulkan Prioritas Bencana Ketimbang JLS

KBRT – Rencana Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk melakukan pembebasan lahan Jalur Lintas Selatan (JLS) senilai Rp 20 miliar mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua Fraksi Partai Amanat Demokrat, Mugianto, meminta agar program pembebasan lahan tersebut ditangguhkan sementara dan dialihkan untuk penanganan bencana alam di Trenggalek.

“Trenggalek tahun ini direncanakan melakukan pembebasan lahan JLS kurang lebih Rp 20 miliar. Kami minta itu ditangguhkan dulu karena kemampuan keuangan kita terbatas,” kata Mugianto usai rapat bersama Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).

Menurut Mugianto, dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas, efisiensi dan pemangkasan anggaran harus menjadi prioritas utama. Ia menilai dana pembebasan lahan JLS dapat dialokasikan untuk recovery wilayah terdampak bencana, yang saat ini menjadi kebutuhan mendesak.

“Dana itu bisa kita alihkan ke hal-hal yang membantu penyelesaian masalah bencana alam, misalnya untuk recovery daerah yang terdampak,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah titik terdampak bencana seperti Munjungan dan Panggul telah mendapat bantuan dari BPBD Provinsi Jawa Timur, termasuk pembangunan sodetan sungai dan jembatan.

“Provinsi sudah turun membantu di beberapa titik. Maka kami berharap APBD Trenggalek juga difokuskan dulu untuk penanganan bencana. Itu lebih prioritas, terutama infrastruktur,” tegasnya.