Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyoroti tingginya potensi bencana pada bulan Desember hingga Februari, khususnya banjir, longsor dan gelombang tinggi.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota telah mempersiapkan berbagai skenario penanganan, termasuk kesiapan sarana, prasarana, logistik, hingga dana darurat.
“Kami berupaya merumuskan langkah-langkah penanganan bencana sehingga membantu masyarakat yang terdampak bencana sekaligus pencegahan bencana,” ujar Adhy Karyono, Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Selasa (17/12/2024).
Data Pemprov Jatim, sepanjang tahun 2024, Jawa Timur telah menghadapi 370 kejadian bencana, termasuk banjir, tanah longsor, hingga abrasi. Data terbaru mencatat, sejak dimulainya musim hidrometeorologi basah pada 1 November hingga 17 Desember 2024, telah terjadi 62 bencana dengan kategori sedang hingga berat.
Dampaknya mencakup 26 kabupaten/kota, 88 kecamatan, dan 197 desa, dengan korban 3 meninggal dunia, 1 luka berat, dan 6 luka ringan. Selain itu, beberapa infrastruktur juga mengalami kerusakan.
“Koordinasi intensif antara Dinas Sosial, BNPB, dan BPBD untuk memastikan evakuasi dan penanganan pengungsi, terutama kelompok rentan.” katanya.
Adhy Karyono memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (17/12/2024)
Adhy berharap dapat meminimalisir dampak bencana dan meningkatkan keselamatan masyarakat di tengah ancaman hidrometeorologi yang terus meningkat.
8 Klaster Mitigasi Bencana di Jawa Timur
Untuk memaksimalkan penanganan bencana, Jawa Timur membagi wilayahnya menjadi delapan klaster mitigasi: Metropolitan, Madura, Ijen, Probomajang, Malang Raya, Wilis Selatan, Wilis Utara dan Labanegoro.
Pembagian ini didasarkan pada karakteristik geografis dan potensi bencana masing-masing wilayah. Selain itu, daerah aliran sungai (DAS) seperti Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo, WS Brantas, WS Madura-Bawean, dan WS Welirang Rejoso menjadi fokus khusus, mengingat aliran sungai ini sering menjadi penyebab utama banjir di wilayah seperti Mojokerto, Jombang, dan Ponorogo.
Adhy Karyono menegaskan pentingnya langkah antisipasi yang sistematis. Pemprov Jatim menginstruksikan peningkatan kesiapsiagaan dengan melakukan apel siaga bencana, pengecekan Early Warning System (EWS), serta gelar peralatan mitigasi.
“Pemprov Jatim telah menyiapkan langkah antisipasi bencana hidrometeorologi antara lain rakor bencana hidrometeorologi, surat himbauan Gubernur ke kabupaten /kota se Jatim menetapkan status siaga darurat bencana meteorologi dengan SK Gubernur,” sambung Pj gubernur.
Adhy Karyono menekankan pentingnya pada Informasi dan edukasi sebagai upaya mitigasi bencana. BMKG diharapkan memberikan informasi prakiraan cuaca yang akurat untuk membantu pemerintah daerah dalam mempersiapkan langkah mitigasi yang tepat. "Data BMKG sangat penting agar langkah yang diambil lebih terarah dan efisien," ujar Adhy Karyono.
Apel siaga dan simulasi bencana juga dilakukan secara berkala di berbagai wilayah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko bencana dan cara penanganannya.
Editor:Danu S