Warga Terjebak Dampak Bendungan Bagong Trenggalek, Pemerintah Lambat Cari Solusi

KBRT - Warga Dusun Temon, Desa Ngares, Kecamatan Trenggalek, masih menunggu kejelasan pembebasan lahan setelah banjir membawa material sisa pembangunan Bendungan Bagong ke permukiman dan lahan pertanian mereka. 

Meski terdampak parah, hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah daerah terkait penyelesaian nasib mereka.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Bendungan Bagong, Denny Bayu Prawesto, mengakui bahwa pihaknya telah menerima permintaan dari Pemerintah Desa Ngares terkait kemungkinan pembebasan lahan warga terdampak. 

Namun, menurutnya, posisi Dusun Temon berada cukup jauh dari batas penlok proyek bendungan, sehingga secara teknis belum bisa langsung dimasukkan dalam peta pembebasan lahan saat ini.

"Memang kami sudah bertemu dengan pihak Desa Ngares beberapa kali. Mereka menyampaikan permintaan agar wilayah mereka ikut dibebaskan," ujar Denny.

Meski demikian, Denny tidak menutup kemungkinan adanya pembebasan lahan, asalkan ada inisiatif dan komunikasi dari pemerintah daerah ke tingkat provinsi. 

Ia menyebutkan, jika dampak teknis proyek terbukti merusak wilayah di luar penlok, maka langkah administratif dapat ditempuh untuk pembebasan lahan secara langsung.

ADVERTISEMENT

"Kalau memang wilayah itu terdampak secara teknis, silakan pemerintah desa atau kabupaten menyurati Dinas Kehutanan atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalau luasannya di bawah lima hektare, sebenarnya bisa dibebaskan tanpa harus masuk penlok. Tapi harus ada pembicaraan antar pimpinan," tegas Denny.

Sayangnya, hingga kini belum ada kepastian apakah surat pengajuan dari pemerintah daerah sudah dikirim atau belum. 

Denny menyebut pihaknya belum mendapatkan informasi terbaru mengenai tindak lanjut dari Pemkab Trenggalek.

"Apakah pemerintah daerah sudah mengajukan atau tidak, saya masih belum monitor perkembangannya sampai sekarang," imbuhnya.

Kondisi ini memperlihatkan lemahnya koordinasi lintas sektor dalam menangani dampak lanjutan proyek Bendungan Bagong. 

Warga yang lahannya terdampak banjir dan limpasan material bendungan justru harus menunggu dan berharap inisiatif datang dari pihak pemerintah.

"Untuk perkembangan saat ini apakah pihak pemerintah daerah sudah mengajukan atau tidak, saya masih belum monitor perkembangannya, silakan ditanyakan langsung ke Dinas PUPR," tandasnya.