Waka Badan Gizi Nasional: Presiden Minta Penertiban dan Stop yang Tak Sesuai Aturan

TRENGGALEK - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penertiban dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak sesuai petunjuk teknis (juknis), usai rapat kerja bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan kementerian/lembaga, dan BUMN, Rabu (08/04/2026) lalu.

Instruksi itu disampaikan langsung kepada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang, saat sesi penutupan rapat.

“Presiden perintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan,” kata Nanik.

Dalam laporan kepada Presiden, Nanik mengaku pihaknya selama ini sudah melakukan penghentian sementara (suspend) terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.

Penindakan itu mencakup dapur yang memicu kejadian luar biasa (KLB), hingga mitra yang diduga melakukan pelanggaran seperti mark up harga bahan baku dan praktik monopoli pemasok.

“Nanik juga melaporkan ke presiden bahwa ia terus melakukan suspend atau penutupan sementara untuk SPPG-SPPG yang tidak sesuai Juknis, menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), termasuk juga bila ada mitra yang melakukan mark up harga bahan baku serta memonopoli suplier, dan lain lain.”

Respons Presiden pun tegas. Nanik menirukan dukungan yang diberikan Prabowo.

“Bagus lanjutkan terus,” kata Presiden sambil mengacungkan jempol seperti ditirukan Nanik.

Selain penertiban dapur, Presiden juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat program MBG. Ia menilai bantuan gizi seharusnya difokuskan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

“Jadi kalau anak-anak orang mampu, kan tidak membutuhkan MBG karena orangtuanya sudah bisa memberi makanan bergizi yang baik di rumahnya,” jelas Nanik.

Pemerintah berencana membentuk tim khusus untuk menyisir ulang penerima manfaat agar program tidak salah sasaran dan terhindar dari pemborosan anggaran.

Presiden juga menegaskan bahwa program MBG tidak boleh dipaksakan, terutama bagi kelompok masyarakat mampu atau sekolah yang merasa tidak membutuhkan.

“Presiden menyampaikan bahwa program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi,” jelas Nanik.

Pendekatan berbasis kebutuhan disebut menjadi kunci agar program ini efektif dan berdampak nyata, terutama bagi kelompok rentan.

“Kami ingin memastikan MBG tepat sasaran dan memberi dampak nyata. Karena itu, pengawasan dan evaluasi akan terus kami perkuat agar program ini berjalan optimal,” ujarnya.