Tragedi Sunyi Pendidikan, 4.900 Anak di Trenggalek Tidak Sekolah

KBRT - Masih banyak anak-anak di Trenggalek yang belum bisa menikmati hak dasarnya untuk mengenyam pendidikan. Berdasarkan data yang disampaikan Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, tercatat lebih dari 4.900 Anak Tidak Sekolah (ATS) tersebar di berbagai wilayah, dan Kecamatan Dongko menjadi yang tertinggi dengan jumlah mencapai 721 anak.

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, mengungkapkan bahwa persoalan ATS menjadi salah satu fokus evaluasi kinerja tahun 2024. Menurutnya, masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja.

“Kami sengaja memanggil Disdikpora dan Dinsos P3A karena ruang lingkup ATS ini berada di bawah dua dinas tersebut,” ujar Sukarodin.

Dari total 4.917 anak yang masuk kategori ATS, hanya sekitar 1.643 anak yang sudah terdata mengikuti program kejar paket A, B, atau C. Artinya, masih ada sekitar 3.300 anak yang belum tertangani.

Sukarodin menjelaskan, ATS bukan hanya disebabkan karena putus sekolah. Ada pula anak-anak yang memang sejak awal tidak sekolah. Fenomena ini menunjukkan kompleksitas masalah yang harus diurai bersama.

“Pemicunya beragam, bukan hanya soal ekonomi. Ada yang karena pernikahan dini, kondisi keluarga yang tidak stabil, kemiskinan ekstrem, hingga broken home,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

Politisi PKB itu juga mengapresiasi langkah Dinsos P3A yang aktif mendorong pengesahan Perda Kabupaten Layak Anak, yang turut membantu menekan angka perkawinan usia dini. Tahun ini, tercatat penurunan hingga 0.93 persen.

“Kami sangat berterima kasih, karena Perda ini sudah mulai menunjukkan dampak. Tapi soal ATS ini perlu pendekatan yang lebih menyentuh, tidak cukup hanya lewat program,” imbuhnya.

Salah satu strategi yang kini sedang dibicarakan adalah melakukan pendekatan langsung ke rumah anak-anak yang tidak sekolah, bekerja sama dengan kepala desa dan tokoh masyarakat setempat.

Dari data yang ada, ATS tersebar di seluruh kecamatan di Trenggalek. Namun Dongko tercatat sebagai wilayah dengan jumlah tertinggi, disusul kecamatan-kecamatan lainnya. 

Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dari hak pendidikannya.

“Yang berat itu kelangsungannya. Kadang mereka sudah mau ikut program, tapi tidak konsisten. Kalau kades ikut turun, akan lebih efektif,” tandasnya.