Pajak

Nasional 16 Dec 2023

Pemerintah Ganti Format Penghitungan PPh 21 Karyawan, Jadi Lebih Mudah dan Adil

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengubah format penghitungan tarif pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 karyawan pada Januari 2024. Format dengan nama tarif efektif rata-rata (TER) tersebut dianggap mampu memudahkan wajib pajak. Keuntungan Format TER Berikut beberapa keuntungan dari format TER: Lebih sederhana dan mudah dipahami Format TER menghilangkan perhitungan ya...

Bayu Setiawan

799 pembaca

Mataraman 16 Dec 2023

Samsat Malam Tulungagung, Solusi Bayar Pajak Kendaraan di Malam Hari

Kantor Bersama Samsat Tulungagung terus berupaya meningkatkan pelayanan untuk memudahkan wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah membuka layanan Samsat Malam.Layanan Samsat Malam ini dibuka setiap hari Senin-Jumat mulai dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB. Layanan ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang tidak memiliki waktu untuk membaya...

Bayu Setiawan

1214 pembaca

Nasional 13 Dec 2023

Diundur! Batas Pemadanan NIK dan NPWP Terakhir 30 Juni 2024

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengundur batas pemadanan NIK dan NPWP yang sebelumnya hingga 31 Desember 2023 menjadi 30 Juni 2024. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023.Kepala Subdirektorat Penyuluhan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama Internasional DJP, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan waktu implemen...

Bayu Setiawan

1040 pembaca

Nasional 07 Dec 2023

Resiko Tidak Melakukan Pemadanan NIK dan NPWP Hingga Akhir Tahun 2023

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum 31 Desember 2023.Hal ini sehubungan dengan rencana pemerintah untuk menggunakan NIK sebagai NPWP secara menyeluruh mulai 1 Januari 2024. Rencana tersebut tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (U...

Bayu Setiawan

970 pembaca

News 05 Dec 2023

Segera Lakukan Pemadanan NIK dan NPWP Sebelum 31 Desember,

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong masyarakat untuk segera melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Pemadanan ini adalah proses validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).Pemadanan data NIK sebagai NPWP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).Aturan turunannya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83...

Bayu Setiawan

4068 pembaca

Edukasi 04 Dec 2023

Wajib Pajak Perlu Tahu Cara Mendapatkan EFIN

Setelah membuat NPWP, hal selanjutnya  yang perlu Anda lakukan adalah cara mendapatkan EFIN NPWP tidaklah sulit. Electronic Filing Identification Number (EFIN) adalah nomor unik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk wajib pajak di Indonesia. EFIN terdiri dari 12 digit numerik dan diperlukan untuk mengisi formulir pajak, pembayaran, dan transaksi elektronik lainnya yang terk...

Bayu Setiawan

865 pembaca

Edukasi 28 Nov 2023

Cara Daftar NPWP Melalui HP 2022

Saat ini, masyarakat Indonesia dapat membuat Nomor Pokok Wajib Pajak atau disingkat NPWP melalui HP (handphone), berikut kami rangkum cara daftar NPWP melalui hp tahun 2022 secara resmi, kami rangkum langsung dari web pajak.go.id.Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identit...

Trigus D Susilo

1485 pembaca

Nasional 28 Nov 2023

Pemerintah akan Ganti NPWP dengan NIK, Simak Penjelasannya

Kabar Trenggalek - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan kebijakan untuk mengganti NPWP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).I Hestu Yoga Saksama, Direktur Peraturan Perpajakan, mengatakan, kebijakan ganti NPWP dengan NIK itu akan dilakukan secara bertahap.Dalam tahap awal, kebijakan itu akan diterapkan untu...

Wahyu AO

1447 pembaca

Politik 23 Oct 2023

Was Was Tak Bisa Pungut Retribusi, 36 Hari Perda PDRD Dibahas

Eksekutif dan legislatif Trenggalek tampaknya benar-benar kejar waktu untuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Sebab, pembahasan ranperda itu tetap diterjang meski waktunya singkat. Ranperda yang berisi 107 pasal soal pajak dan retribusi tersebut cukup dibahas dengan kurun waktu 36 hari melalui Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek....

Muh. Zamzuri

1037 pembaca

Ekonomi 10 Oct 2023

Rumah Makan Trenggalek Kelabui Pajak, Satu Bulan Cuma Setor 250 Ribu

Rumah makan di Kota Alen Alen Trenggalek tampaknya tak taat terhadap pajak yang sudah di atur dalam peraturan daerah (perda). Pasalnya, indikasi pajak berbalik dengan jumlah kunjungan rumah makan. Padahal pajak rumah makan Trenggalek tidak dibebankan terhadap pemilik, namun dibebankan kepada pembeli yang berdatangan menyantap hidangan kuliner. Mendapati demikian Komisi II DPRD Trenggalek menyor...

Muh. Zamzuri

825 pembaca