Laba Ada, Beban Tinggi: PT JET Trenggalek Perlu Efisiensi

KBRT - Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengusulkan penyertaan modal sebesar Rp1,665 miliar kepada PT Jwalita Energi Trenggalek (JET) untuk mendukung efisiensi operasional dan menjamin keselamatan instalasi usaha. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Trenggalek.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Trenggalek, Rubianto, menegaskan bahwa kondisi keuangan PT JET dinyatakan wajar tanpa pengecualian berdasarkan audit dari tim independen.

“Laporan keuangan PT JET sudah diaudit oleh tim independen dan hasilnya menyatakan wajar tanpa pengecualian. Kita tidak memiliki kapasitas untuk menilai hasil audit itu, yang berwenang adalah tim Kantor Akuntan Publik (KAP),” kata Rubianto.

Meski laporan keuangan dinyatakan sehat, Rubianto mengungkapkan bahwa PT JET masih menghadapi beban operasional yang tinggi. Dalam satu tahun, laba kotor SPBU mencapai sekitar Rp2 miliar, namun biaya operasional mendekati Rp1,7 miliar.

“Efisiensi sangat diperlukan di pos biaya operasional, yang mencakup gaji karyawan, pemeliharaan, dan kebutuhan kantor lainnya,” ujarnya.

Menurut Rubianto, penyertaan modal sebesar Rp1,665 miliar akan difokuskan pada pembelian BBM, perbaikan dispenser, instalasi kelistrikan, dan penggantian pipa bawah tanah yang sudah berusia lebih dari 20 tahun.

ADVERTISEMENT

“Tambahan modal ini penting untuk menjamin keselamatan dan keberlanjutan usaha. Kalau tidak segera diperbaiki, pipa tua dan kelistrikan bisa menimbulkan risiko kebakaran,” tegasnya.

Ia merinci bahwa sejak awal pendirian PT JET pada 2021, Pemkab Trenggalek telah menanamkan investasi sebesar Rp13,148 miliar. Dari total tersebut, sekitar Rp10 miliar berupa aset tetap seperti tanah, gedung, dan dispenser, sementara sisanya digunakan untuk pembelian awal BBM dan operasional.

PT JET saat ini membukukan omzet sekitar Rp62 miliar per tahun. Namun, keterbatasan modal kerja membuat volume pembelian BBM menjadi kendala, terutama saat harga BBM naik.

“Modal awal hanya Rp649 juta untuk pembelian BBM. Ketika harga naik, volume kulakan otomatis turun karena modal tidak bertambah. Inilah yang menjadi kendala,” jelas Rubianto.

Terkait efisiensi, Rubianto menyebut bahwa tanggung jawab kebijakan operasional sepenuhnya berada pada manajemen perusahaan, bukan pada Setda.

“Dalam struktur Perseroda, keputusan berada di tangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdiri dari direksi, komisaris dan kuasa pemilik modal, yaitu Bupati. Kami di Setda hanya bertindak sebagai pembina, bukan pengambil keputusan,” tandasnya.