Program Makan Bergizi Gratis Kini Lebih Fokus ke Ibu Hamil, Balita, dan Daerah 3T

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal dijalankan dengan strategi baru. Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengarahkan program ini agar lebih tepat sasaran, terutama untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan MBG yang dilakukan BGN untuk memastikan anggaran dan sumber daya yang tersedia benar-benar memberikan dampak maksimal bagi penerima manfaat yang paling membutuhkan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, mengatakan fokus utama lembaganya saat ini bukan sekadar memperluas program, melainkan memastikan kualitas layanan dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

"Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026).

Dalam penataan tersebut, BGN melakukan sejumlah langkah, mulai dari penajaman sasaran penerima manfaat, moratorium sementara pembangunan dapur baru, hingga memaksimalkan operasional dapur yang sudah berjalan.

Kebijakan itu diambil karena distribusi layanan MBG dinilai belum merata. Saat ini, sebagian besar dapur penyedia makanan masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah 3T masih membutuhkan penguatan layanan.

"Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia," jelas Nanik.

Alih-alih membangun dapur baru secara masif, BGN kini menyiapkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia di daerah. Kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas berpeluang digunakan sebagai bagian dari pelaksanaan program selama memenuhi standar yang ditetapkan.

Di sisi lain, BGN juga memperketat standar operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penguatan dilakukan pada aspek keamanan pangan, kualitas makanan, hingga kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi.

"Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami," tegas Nanik.

Selain anak sekolah, kelompok yang mendapat perhatian khusus dalam penataan program ini adalah kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut dinilai menjadi kunci penting dalam upaya pencegahan stunting sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan penguatan program juga akan dilakukan melalui perbaikan tata kelola, termasuk integrasi data dan validasi informasi agar setiap kebijakan yang diambil berbasis data yang akurat.

"Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan," ujarnya.

BGN berharap penataan tersebut membuat Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjangkau lebih banyak penerima manfaat, tetapi juga mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap perbaikan gizi masyarakat Indonesia.