KBRT - Keberadaan wilayah blankspot di Kabupaten Trenggalek dinilai Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai cermin ketimpangan akses pendidikan.
Khasan Ihwanudin, Ketua Cabang PMII Trenggalek, menegaskan pemerintah harus lebih objektif dalam menentukan prioritas kebijakan agar manfaat pembangunan bisa dirasakan jangka panjang.
“Pendidikan bukan hanya soal belajar di sekolah, tapi juga soal kesejahteraan, kecerdasan, pemerataan, dan keadilan. Semua itu harus terpenuhi agar pendidikan benar-benar bisa mencetak generasi yang berkualitas,” ujar Khasan.
Ia menambahkan, pemerataan pendidikan idealnya dapat diukur dari warga di daerah yang mampu mengakses fasilitas pendidikan secara merata. Namun, masih adanya titik blankspot membuat akses internet dan sarana belajar terhambat.
Contohnya, Dusun Pingit Lor, Desa Gador, masih berstatus blankspot sehingga menyulitkan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Kondisi ini tidak hanya menghambat evaluasi mutu pendidikan, tetapi juga berisiko memperlambat pembangunan sumber daya manusia.
“Pendidikan itu berbicara masa depan generasi. Jadi, kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kebermanfaatan jangka panjang, bukan hanya untuk sesaat,” imbuhnya.
Selain itu, Khasan juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut positif, khususnya di daerah dengan keterbatasan ekonomi. Namun, pemenuhan fasilitas pendidikan dasar dinilai lebih mendesak agar manfaatnya dapat dirasakan lebih lama.
“Kalau ditanya mana yang lebih prioritas, tentu harus dilihat dari manfaatnya. Pemerintah harus objektif, mana yang membawa manfaat lebih besar bagi masa depan pendidikan, itu yang harus diutamakan,” tegas Khasan.
Kabar Trenggalek - Pendidikan
Editor:Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
