Pemkab Trenggalek Siapkan Relokasi untuk 71 KK Terdampak Longsor di Desa Depok

KBRT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek menyiapkan rencana relokasi bagi 71 kepala keluarga (KK) terdampak bencana tanah longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan. Longsor terjadi pada Senin sore, 19 Mei 2025, yang mengakibatkan enam orang meninggal dunia setelah tertimbun material.

Selain korban jiwa, relokasi ditujukan kepada warga yang tinggal di zona sangat rawan. Pemerintah daerah juga membahas kebutuhan mendesak seperti penyediaan air bersih dan patroli kesiapsiagaan saat hujan malam hari, karena warga masih beraktivitas di sekitar rumah sebagai sumber penghidupan mereka.

"Untuk Depok, tanah sudah diusulkan oleh kepala desa. Dan Pemerintah Provinsi juga sudah menyanggupi, sama seperti kasus-kasus yang lain," ujar Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin.

Ia menambahkan, "Prioritas warga yang direlokasi sebanyak 71 KK. Karena itu ternyata rawan, topsoil-nya tidak terlalu dalam. Terus batuannya juga berisiko sliding."

Saat ditanya terkait kesediaan warga, Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu menegaskan bahwa masyarakat memahami pentingnya relokasi demi keselamatan. Namun, ia mencatat bahwa warga menginginkan lokasi relokasi tidak terlalu jauh dari sumber mata pencaharian.

Lokasi usulan relokasi telah diajukan oleh pemerintah desa, tetapi masih perlu dikaji kelayakannya. Ia mencontohkan kasus sebelumnya di Dusun Ngrandu, yang usulan titiknya berada di wilayah dengan kemiringan 30 hingga 45 persen.

ADVERTISEMENT

"Kalau mau cut and fill, biayanya juga lebih mahal dari membangun rumahnya sendiri. Maka kita minta lahannya yang benar-benar aman, tidak berada di kawasan rawan, dan secara anggaran juga bisa dioptimalkan," jelas Mas Ipin.

Kepala Desa Depok, Sugeng Asmoro, membenarkan rencana relokasi tersebut. Menurutnya, usulan lokasi sudah sempat dibahas bersama BPBD dan Perhutani, namun masih menunggu verifikasi dari Badan Geologi.

"Untuk relokasi beberapa waktu lalu dari berbagai pihak, baik BPBD maupun Perhutani, ada satu titik yang direncanakan. Cuma itu belum pasti karena masih diajukan ke Badan Geologi terkait keamanannya," jelas Sugeng, yang juga mantan anggota DPRD Trenggalek.

Ia menyebutkan, dari total 71 KK, sebanyak 15 KK akan menempati lahan milik sendiri, sementara 57 lainnya mengandalkan bantuan pemerintah.

“Masyarakat yang kondisinya harus direlokasi mengikuti rencana ini karena tidak ada pilihan lain. Terlebih kalau sekarang ini hujan, mereka merasa ketakutan dan mengungsi saat malam,” tutupnya.