Bank Trenggalek Dapat Suntikan Modal Rp 10 Miliar, DPRD Bidik Dua Target Sekaligus

TRENGGALEK - Bank Trenggalek tampaknya bakal mendapat peran yang lebih besar dalam menggerakkan ekonomi lokal. DPRD Trenggalek bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek telah menyepakati penyertaan modal senilai Rp 10 miliar untuk bank milik daerah tersebut.

Dana tambahan itu akan dikucurkan dalam dua tahap, masing-masing Rp 5 miliar pada 2027 dan Rp 5 miliar pada 2028. Harapannya bukan sekadar menambah keuntungan perusahaan daerah, tetapi juga memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Trenggalek.

Ketua Pansus II DPRD Trenggalek, Mugianto, mengatakan pembahasan penyertaan modal telah rampung. Menurutnya, penguatan modal ini menjadi langkah penting setelah perubahan identitas dari BPR Jwalita menjadi Bank Trenggalek yang mengikuti transformasi nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

"Besar harapan kami, penyertaan modal ini membuat Bank Trenggalek betul-betul mampu mendongkrak pendapatan asli daerah. Itu tujuan utamanya," ujar Mugianto.

Namun, DPRD tidak hanya menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bank Trenggalek juga diharapkan lebih agresif menjangkau sektor usaha mikro yang selama ini membutuhkan akses permodalan yang mudah dan terjangkau.

Menurut Mugianto, kehadiran bank daerah semestinya memberi manfaat langsung kepada masyarakat, terutama pelaku usaha yang sedang mengembangkan bisnisnya.

"Dengan adanya suntikan penyertaan modal ini, kami berharap Bank Trenggalek bisa membantu usaha-usaha mikro di Trenggalek dan mempermudah debitur dalam mengakses kredit," katanya.

Selain itu, DPRD mendorong agar aktivitas keuangan pemerintah daerah dapat lebih banyak melibatkan Bank Trenggalek. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat posisi bank daerah sekaligus membuat perputaran manfaat ekonomi tetap berada di lingkungan daerah.

"Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus menjadi bapak asuh Bank Trenggalek. Kegiatan-kegiatan di dinas bisa dipercayakan kepada Bank Trenggalek daripada bank lain, sehingga manfaatnya kembali menjadi PAD bagi daerah," tegasnya.

Saat ini, mayoritas saham Bank Trenggalek masih dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek, sementara sebagian kecil lainnya berada di tangan pihak swasta.

"Mayoritas kepemilikan saham Bank Trenggalek adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Hanya sebagian kecil saja yang dimiliki pihak swasta," ujarnya.

Jika performa bank terus menunjukkan tren positif, peluang dukungan modal tambahan dari pemerintah daerah masih terbuka di masa mendatang.

Bahkan, DPRD mulai melihat kemungkinan pengembangan sektor perbankan daerah yang lebih luas. Salah satu gagasan yang muncul adalah pembentukan bank syariah milik daerah sebagai alternatif layanan keuangan bagi masyarakat.

"Kalau perkembangan Bank Trenggalek terus baik, tidak mustahil ke depan kita bisa mengembangkan sayap, misalnya membentuk Bank Syariah Trenggalek. Daerah lain seperti Sleman sudah memiliki bank daerah dan bank syariah daerah," jelasnya.

Menurut Mugianto, penguatan sektor perbankan daerah tidak hanya berpotensi menambah PAD, tetapi juga dapat menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat.

Dengan kondisi kesehatan perusahaan yang dinilai cukup baik saat ini, DPRD optimistis Bank Trenggalek masih memiliki ruang tumbuh yang besar dalam beberapa tahun ke depan.

"Dengan perkembangan dan kesehatan Bank Trenggalek yang saat ini kita lihat, kami optimistis semakin hari dan semakin tahun kondisinya akan semakin baik," katanya.