Pabrik Tambang Morowali Terbakar, YLBHI: Hilirisasi Nikel Kebanggaan Jokowi Hanya Omong Kosong

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti tragedi pabrik tambang Morowali terbakar. Minggu (24/12/2023), terjadi kecelakaan kerja di kawasan industri Morowali (IMIP), Sulawesi Tengah.Info terbaru, akibat tragedi kebakaran itu, ada 16 pekerja yang meninggal, sedangkan puluhan lainnya mengalami kritis dengan luka bakar 70% pada tubuhnya, luka berat hingga ringan.Kecelakaan kerja itu terjadi pada jam 5.30 WITA akibat ledakan pada tungku pembakaran di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS) yang menyulut ledakan beberapa tabung oksigen di sekitar kejadian.Tiga klinik milik IMIP ditutup untuk umum. Dari rekaman suara yang diperoleh LBH Makassar, terdengar suara “mandor” perusahaan yang menginstruksikan tidak menyebarluaskan informasi tentang kecelakaan ke saluran komunikasi grup pekerja.Beberapa saat setelah kejadian, kondisi listrik di Morowali padam dan begitu juga sinyal telepon mati. Listrik baru menyala kembali pada jam 14.20 WITA. Hingga rilis ini dikirim ke media, sedikitnya 6 unit ambulans bergerak ke RSUD Bungku, Morowali.“Kami sangat prihatin atas kecelakaan maut yang terus berulang terjadi di kawasan IMIP. Hilirisasi nikel yang dibangga-banggakan Presiden Jokowi hanyalah omong-kosong," ujar Edy Kurniawan, dari YLBHI.Menurut Edy, kecelakaan kerja ini sudah kesekian kalinya terjadi di kawasan IMIP Morowali, karena tidak adanya tindakan tegas kepada perusahaan. Bahkan terkesan pemerintah dalam hal ini BKPM, Kemenaker, dan aparat penegak hukum melakukan pembiaran (by omission) terhadap operasi perusahaan yang membahayakan warga negara (pekerja)."Demi mengejar ambisi pertumbuhan ekonomi, Pemerintah rela membiarkan warganya dalam keadaan bahaya. Karenanya, peristiwa ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang serius, dan kami berharap keberanian Komnas HAM untuk menyatakan bahwa peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM,” tegas Edy.Peristiwa yang terus berulang dinilai sebagai tanda perusahaan-perusahaan di IMIP tidak pernah serius memperbaiki keadaan dan kondisi kerja di kawasan industri dan menciptakan keselamatan bagi pekerja.Trend Asia mencatat pemberitaan yang tayang di media dalam rentang 2015-2022 menunjukkan 53 pekerja smelter meninggal terdiri atas 40 pekerja Indonesia dan 13 WNA China di smelter nikel di Indonesia termasuk IMIP.Sedangkan data pemantauan Januari-September 2023 menunjukkan 19 kejadian kecelakaan di smelter nikel telah merenggut korban jiwa 16 orang dan 37 orang terluka. Di antara korban sebanyak lima orang adalah tenaga kerja asal China dengan rincian empat terluka dan satu meninggal.“Kami mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap semua kawasan industri pengolahan nikel yang ada di Indonesia. Evaluasi itu tidak terbatas pada audit kondisi kerja namun juga bagaimana perusahaan memperlakukan para pekerjanya. Banyak kriminalisasi terjadi pada karyawan termasuk ketika mereka menuntut perbaikan kondisi kerja,” ucap Arko Tarigan, Jurukampanye Mineral Kritis Trend Asia.Hasil evaluasi dan audit itu seharusnya melibatkan pihak-pihak terkait dan disampaikan kepada masyarakat yang terdampak baik langsung maupun tidak atas aktivitas industri di IMIP."Apalagi pemerintah selalu mengumbar bahwa ini adalah proyek strategis nasional yang seakan-akan menjadi prioritas perlindungan namun itu hanya melindungi pemilik modal. Kejadian ini harusnya menjadi bencana nasional dimana pemerintah harus memprioritaskan penyelesaiannya,” tambah Arko.Konsep hilirisasi di industri mineral kritis ternyata memiliki banyak risiko yang berdampak pada kehidupan dan keselamatan lingkungan maupun buruh. Wacana membuka lapangan pekerjaan harus selaras dengan menciptakan kesejahteraan, termasuk jaminan keselamatan dan perlindungan pekerja.Abdul Azis Dumpa, dari LBH Makassar, mendesak kepolisian melakukan proses hukum dan memberikan sanksi pidana kepada pengelola kawasan industri dan perusahaan di dalamnya. Sebab, perusahaan diduga lalai berulang kali dalam memperbaiki kondisi kerja yang mengakibatkan banyak korban jiwa."Kami meminta Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan ke kawasan industri atas berbagai pelanggaran hak dan perlakuan tidak manusiawi kepada pekerja yang terus berulang dan hanya menyengsarakan hidup pekerja,” ujar Azis.Sementara itu, Dimas Bagus Arya Saputra, Koordinator KontraS, menyampaikan tragedi kebakaran di Morowali merupakan resiko dari pengabaian skema kerja yang layak dan serampangan.Menurut Dimas, hal itu terindikasi pada status Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang sudah memakan banyak sekali korban manusia atas nama pembangunan dan percepatan hilirisasi ekonomi."Penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PSN agar mencegah berulangnya tragedi dan korban jiwa”, ujar Dimas.Lingkar Belajar Buruh mengatakan bahwa dari tragedi di ITSS – IMIP sudah seharusnya ada audit yang jelas dari lembaga independen soal keselamatan kerja di IMIP atau industri smelter pada umumnya. Hal itu supaya tidak ada lagi kecelakaan seperti ini dan stop untuk menyalahkan bahwa kecelakaan selalu menjadi kesalahan pekerja.