TRENGGALEK - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Trenggalek meningkatkan kualitas produk melalui standardisasi dan sertifikasi. Menurutnya, produk lokal perlu memiliki standar yang jelas agar mampu memperluas pasar hingga tingkat nasional.

Dorongan tersebut disampaikan Novita saat menghadirkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk memberikan pendampingan kepada ratusan pelaku UMKM Trenggalek mengenai penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Minggu (16/8/2026).

Novita mengatakan standardisasi menjadi salah satu bagian penting dalam upaya mendorong UMKM naik kelas. Selain SNI, pelaku usaha juga perlu menyesuaikan sertifikasi dengan karakter produk, seperti PIRT, halal, dan HACCP.

“Kami dari Komisi VII mendatangkan mitra kami, BSN, untuk memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Trenggalek tentang SNI,” katanya.

Menurutnya, standardisasi tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan administrasi. Standar diperlukan untuk memastikan bahan yang digunakan aman, menjaga kualitas produksi, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.

“Kita memastikan teman-teman tidak hanya mampu berjualan, tetapi juga teredukasi tentang bahan-bahan yang aman digunakan dan sesuai standar,” tegasnya.

Pendampingan UMKM Tidak Berhenti di Sosialisasi

Novita menegaskan pendampingan terhadap pelaku UMKM tidak seharusnya berhenti pada kegiatan sosialisasi. Ia mendorong pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus bersinergi membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan hingga memperoleh sertifikasi.

“Tidak hanya materi yang diberikan. Kami terus berupaya mendampingi bersama Pemkab Trenggalek bagi teman-teman yang ingin memenuhi persyaratan, sampai mereka menerima sertifikasi,” ujarnya.

Selain standardisasi, Novita menyoroti sistem Online Single Submission (OSS) yang menurutnya masih menjadi salah satu kendala dalam pelayanan perizinan bagi pelaku UMKM.

Ia meminta pemerintah pusat terus melakukan pembenahan terhadap sistem digital tersebut sehingga proses perizinan tidak menjadi hambatan bagi pelaku usaha maupun pemerintah daerah.

“Digitalisasi harus menjadi solusi, bukan hambatan. Sistem OSS harus terus diperbaiki agar pelayanan kepada pelaku UMKM di daerah bisa berjalan lancar,” katanya.

UMKM Tak Cukup Hanya Diberi Modal

Novita menilai pengembangan UMKM tidak cukup dilakukan melalui bantuan permodalan. Pelaku usaha membutuhkan ekosistem yang mendukung, mulai dari legalitas, standardisasi, akses pasar, infrastruktur hingga konektivitas digital.

Dukungan permodalan, menurutnya, tetap perlu berjalan bersama peningkatan kapasitas pelaku usaha serta akses pembiayaan melalui lembaga keuangan dan program pemerintah daerah.

Ia menilai perkembangan UMKM Trenggalek menunjukkan tren positif dan semakin berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

“Meskipun secara fisik masih ada keterbatasan, teman-teman pelaku UMKM terus bertumbuh signifikan,” ungkapnya.

Novita juga berharap pembangunan infrastruktur dapat memperluas akses ekonomi bagi pelaku UMKM, termasuk mereka yang berada di wilayah pelosok.

120 Titik Sinyal untuk Perluas Pasar UMKM

Konektivitas digital menjadi perhatian lain dalam pengembangan UMKM Trenggalek. Novita menilai pelaku usaha di wilayah pelosok harus memiliki akses yang sama untuk masuk ke pasar digital.

Ia menyebut pembangunan infrastruktur jaringan telah dilakukan melalui sekitar 120 titik untuk memperluas akses sinyal sekaligus mengurangi wilayah yang mengalami blank spot.

“Totalnya ada sekitar 120 titik yang saya bangun sehingga memastikan tidak ada blank spot. Jadi, meskipun dari rumah, mereka tetap bisa berjualan,” jelasnya.

Menurut Novita, akses internet membuat pasar UMKM tidak lagi terbatas pada wilayah tempat pelaku usaha tinggal. Produk dari desa juga dapat dipasarkan kepada konsumen di berbagai daerah.

Dorong UMKM Mandiri Urus SNI

Sementara itu, Kepala Dinas Komindag Trenggalek, Saniran, mengatakan pendampingan SNI diharapkan membuat pelaku UMKM memahami proses standardisasi dan mampu mengurusnya secara mandiri.

Menurutnya, masih terdapat pelaku usaha yang belum mengetahui mekanisme pendaftaran SNI. Karena itu, pemerintah menghadirkan narasumber untuk memberikan pemahaman secara praktis.

“Sebenarnya SNI ini bisa dilakukan secara mandiri. Karena mereka belum tahu caranya, kita hadirkan narasumber untuk memberikan edukasi,” kata Saniran.

Saniran berharap peningkatan pemahaman tersebut membuat pelaku UMKM tidak terus bergantung pada pendampingan pemerintah.

“Harapannya mereka mampu mandiri, tidak harus selalu kita pandu, tetapi bisa saling berkolaborasi dan saling take and give,” pungkasnya.

Novita mengatakan tantangan UMKM Trenggalek ke depan tidak berhenti pada kemampuan menjual produk. Produk lokal juga perlu memiliki standar, kualitas, legalitas, akses pasar, serta dukungan infrastruktur dan teknologi.

“UMKM harus kita siapkan naik kelas. Ketika produknya berkualitas, legalitasnya jelas, terkoneksi dengan pasar digital, dan infrastrukturnya mendukung, maka produk Trenggalek punya peluang jauh lebih besar untuk menembus pasar nasional," kata dia.