DPR RI Novita Hardini: Kritik Mahasiswa Jangan Dianggap Gangguan, Tapi Alarm untuk Pemerintah

TRENGGALEK – Ketika gelombang kritik mahasiswa kembali mengemuka di berbagai daerah, Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, mengingatkan agar suara yang muncul dari kampus tidak dipandang sebagai ancaman bagi pemerintah.

Menurutnya, kritik yang disampaikan mahasiswa justru menjadi salah satu penanda bahwa demokrasi masih berjalan dan masyarakat masih peduli terhadap arah kebijakan negara.

Bagi Novita, mahasiswa memiliki posisi penting sebagai kelompok yang selama ini dikenal aktif mengawal berbagai persoalan publik. Karena itu, aspirasi yang mereka sampaikan perlu mendapat ruang dan perhatian dari para pengambil keputusan.

"Mahasiswa adalah bagian dari rakyat Indonesia yang suaranya wajib kita dengar. Saya sangat mendukung gerakan-gerakan mahasiswa dan semua lapisan masyarakat seharusnya ikut mendukung serta melindungi suara-suara yang mereka sampaikan," ujarnya.

Novita mengatakan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Selama dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kritik maupun demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.

Menurutnya, mahasiswa berhak menyampaikan keberatan ketika melihat kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau berpotensi menimbulkan persoalan baru di masa depan.

"Mahasiswa berhak bersuara ketika melihat ada kebijakan yang dinilai tidak masuk akal atau berpotensi membuka ruang ketimpangan sosial. Itu bagian dari kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan," katanya.

Ia menilai munculnya kritik dari mahasiswa seharusnya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah, bukan sekadar dianggap sebagai penolakan terhadap kebijakan tertentu.

Sebab dalam proses pembangunan, pemerintah membutuhkan masukan dari berbagai kelompok masyarakat untuk memastikan keputusan yang diambil tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga membawa manfaat dalam jangka panjang.

Menurut Novita, setiap kebijakan publik memiliki konsekuensi yang dapat dirasakan masyarakat bertahun-tahun setelah keputusan itu dibuat. Karena itu, proses penyusunannya perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang.

Ia mengingatkan bahwa tugas pemerintah bukan hanya menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga memastikan kebijakan yang diambil tidak menimbulkan masalah baru lima hingga sepuluh tahun mendatang.

Karena itu, Novita mengajak seluruh pemangku kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat.

Menurutnya, kritik yang muncul dari mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya dapat menjadi masukan berharga agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan publik.

"Jangan hanya melihat diri sebagai pejabat. Kemanusiaan harus selalu menjadi hal pertama dalam setiap pengambilan keputusan. Aspirasi masyarakat perlu didengar agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada rakyat," tegasnya.

Bagi Novita, keberanian mahasiswa menyampaikan pendapat merupakan salah satu energi penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Selama disampaikan secara bertanggung jawab, suara dari kampus dapat menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan publik pada akhirnya akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.