Meski Berada di Tanah Suci, DPR Minta Jamaah Haji Indonesia Tetap Mencoblos

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, meminta jamaah haji Indonesia tetap mencoblos dalam pilpres 2024 dua putaran. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pembahasan bersama antara Kemenag dan Kemendagri.Diah menyampaikan, pelaksanaan pilpres dua putaran akan bersamaan dengan penyelenggaraan ibadah haji di bulan Juni 2024. Masalahnya, pada saat itu ada sekitar 241 jemaah haji Indonesia masih berada di tanah suci.Sehingga, Diah mendorong dilakukan pembahasan bersama antara para wakil rakyat dengan Kemenag dan Kemendagri untuk memastikan ratusan ribu jemaah haji yang masih di tanah suci Makkah tetap bisa menggunakan hak pilihnya."Kalau Pilpres masuk putaran ke dua, maka ini yang menurut saya harus menjadi atensi pembahasan bersama dalam agenda pembahasan di komisi VIII DPR dengan Kementerian," ujar Diah, dilansir dari laman DPR RI.Diah belum bicara terkait penetapan tanggal. Sebab, bisa jadi di tanggal pencoblosan, 241 ribu jamaah haji masih tinggal di tanah suci, atau sudah ada yang pulang ke tanah air. Maka dari itu, perlu pembahasan bagaimana pemungutan suara di Makkah, mekanisme kepulangan, dan persiapannya."Nah ini menurut saya yang harus dipersiapkan juga, minimal sebagai sebuah rencana dan ini harus mulai dibicarakan bersama-sama," terangnya.Diah khawatir, ketika pilpres putaran kedua bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji, akan ada pengurangan pemilih yang cukup signifikan di dapil dalam negeri.Menurut Diah, persiapan pilpres putaran kedua belum dibahas oleh pemerintah. Mengingat mendesaknya hal itu, ia mendorong permasalahan itu segera masuk kedalam agenda pembahasan di komisi VIII DPR RI."Pemungutan suaranya sama dengan pemungutan suara dapil luar negeri, KPU semua punya formatnya. Mungkin ada penambahan kotak suara. Tapi dengan jumlah 241 ribu orang itu, kalau di Kota Bogor ibaratnya satu kecamatan dan ini bukan sedikit, belum lagi ada jemaah furoda mungkin, kita gak tahu dan ini menurut saya harus segera dibicarakan antara Kemendagri dan Kemenag," kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu."Untuk pembahasan (Pilpres putaran kedua) itu adanya di ranah eksekutif tentang bagaimana mengeksekusinya, cuma kita terpikir aja," tambahnya.Hal itu ditanggapi, Kepala Subdirektorat Advokasi Haji Direktorat Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Suviyanto. Ia mengatakan, pilpres putaran pertama ini terjadi pada Februari, dan pilpres putaran kedua berlangsung di bulan Juni."Di bulan Juni itu bertepatan dengan pelaksanaan haji, artinya ada 241 ribu jemaah yang akan berangkat ke Saudi. Nah, antisipasi kita di Kemenag RI untuk memberikan semacam ruang tadi haknya dia untuk memilih presiden dan ini perlu dibahas bersama pemerintah dengan DPR," ujar Suviyanto.Suviyanto menerangkan, hal tersebut baru wacana kalau terjadi Pilpres putaran kedua tentu harus ada pembahasan. Dan wacana tersebut belum dipastikan kapan akan dibahas secara bersama-sama."Mungkin [pembahasannya] setelah ada pelunasan [biaya haji[," ucap Suviyanto.Suviyanto berharap, pilpres putaran kedua tidak terjadi. Namun pihaknya juga tidak tahu, tergantung animo masyarakat dalam pemilihan presiden di putaran pertama seperti apa. Yang pasti, kata dia, pilpres yang berbarengan dengan pelaksanaan haji pernah terjadi."Pernah terjadi, tapi tahunnya saya lupa. Jemaah haji diberikan ruang di sana di tempat tertentu untuk melakukan pemilihan," ucapnya.Suviyanto menjelaskan, pelaksanaan pilpres yang bersamaan dengan ibadah haji itu tidak mengganggu aktivitas jemaah. Sebab, kegiatan inti pelaksanaan ibadah haji hanya 5 hari di Arafah, selebihnya ibadah biasa ke masjid."Kalau ibadah haji di Arafah, sejak tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah dan di luar itu seperti ibadah biasa, jadi kemungkinan pemilihan di luar hari itu," tandasnya.