Mahasiswa Trenggalek Demo, Tuntut Pencabutan Inpres Efisiensi Anggaran

KBRT - Mahasiswa Trenggalek melangsungkan aksi demonstrasi. Aksi tersebut didorong karena Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran yang dampaknya pada beberapa sektor, Jumat (21/02/2025).

Sorotan tersebut mengarah pada efisiensi sektor pendidikan dan infrastruktur. Pertama pendidikan yang bakal kena pangkas 20 persen, sehingga hal ini akan membawa dampak buruk terhadap dunia pendidikan. 

“Toal 20 persen paling kecil, bisa jadi pembekakan. Kami merasa pendidikan di trenggalek itu belum merata dan belum maksimal maka dari itu jika pemotongan maka kesenjangan pendidikan bakal terjadi,” terang koordinator aksi Rian Pirmansah. 

Selain itu, sekitar 400 ribu guru terancam tidak bisa mengikuti sertifikasi profesi, lantaran anggaran yang dipotong. Menurutnya, sertifikasi guru merupakan salah satu syarat agar bisa memproses jenjang karir dan mendapatkan tunjangan tambahan.

“Di tingkat perguruan tinggi, efisiensi mengancam keberlangsungan riset dan seminar. Padahal itu denyut nadi terselenggaranya ruang akademik yang merdeka, ilmiah, berintegritas, dan mampu menyentuh persoalan di masyarakat,” paparnya. 

Karena itu, massa aksi menegaskan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan pemerataan pendidikan daripada mengalokasikan anggaran untuk program lain yang belum tentu menjadi kebutuhan utama masyarakat.

“Ini menjadi contoh bahwa kami punya masalah serius di dalam dunia pendidikan untuk mengakses pendidikan yang tidak dipungut biaya dan seharusnya itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata Rian. 

Selain mempengaruhi operasional pendidikan, kebijakan Inpres itu juga berdampak pada program beasiswa seperti KIP-Kuliah, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi, dan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI).  

Lantaran beasiswa KIP-K sebelumnya memiliki anggaran sebesar Rp. 14,698 triliun, namun sekarang dipotong Rp. 1,31 triliun. Sementara itu, beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi, yang semula memiliki pagu Rp. 213 miliar, juga dipangkas sebesar 10 persen.

Kemudian, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang memiliki anggaran awal Rp. 194 miliar juga mengalami pemotongan hingga 10 persen. “Artinya penerima beasiswa bisa berkurang, terancam tidak menerima kembali, hingga gagal mendapatkan bantuan pendidikan,” tandasnya.

Rian menambahkan, terkait infrastruktur di Trenggalek juga berdampak karena efisiensi dengan demikian mendesak pemerintah daerah melalui legislatif mendorong untuk mencabut hal demikian. 

“Karena jalan yang ada di Trenggalek banyak yang berlubang, sehingga berdampak pada masyarakat yang menggunakan jalan untuk mobilitas ekonomi,” tandasnya.