Komisi III DPRD Trenggalek, Tekankan Eksekutif Lihat Infrastruktur

Rapat bahas rancangan peraturan daerah (raperda) Perubahan APBD, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek paparkan kondisi fiskal saat ini kecil.Komisi III menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan P-APBD Trenggalek harus sesuai kebutuhan bukan keinginan. Hal itu memilah antara prioritas dan non prioritas untuk anggaran."Karena anggaran fiskal kita saat ini kecil, maka diminta jangan melakukan keinginan semata, namun harus sesuai kebutuhan RPJMD," tegas Pranoto Ketua Komisi III.Disampaikan Pranoto bahwa, semua sudah jelas. Dari rencana dan rancangan harus memenuhi target di akhir tahun ini. Dari beberapa evaluasi, maka komisi memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan.Komisi memberi rekomendasi misal tentang realisasi program yang ada di pembangunan, karena ada pemangkasan dan perlu di tindak lanjuti jika melihat proses tahun berjalan.Contoh, penggunaan advokasi dengan indikator target yang malah menurun, karena tidak bisa di laksanakan dan dilakukan. Pastinya itu, belum sama sekali di laksanakan, maka agar pelaksanaan di tunda untuk mensupport kegiatan lainnya."Juga pada PUPR hanya ada tambahan Rp 4 miliar saja, dan itu tidak masuk akal karena melihat kondisi di lapangan sangat memprihatinkan," ungkapnya.Pranoto juga menambahkan seperti temuan dari eksekutif atau legislatif dalam hal insfrastruktur yang rusak, itu yang seharusnya di jadikak prioritas kebutuhan.Karena, seyogyanya lebih dari itu untuk penambahan anggaran pada PUPR karena memang sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk pengurangan pada kegiatan yang belum prioritas harus dilakukan."Minimal anggaran penambahan sebesar Rp 24 miliar, jika hanya Rp 4 miliar itu hanya untuk emergensi saja," tandasnya.