Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Bupati Trenggalek dengan pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Nusa Dua Convention Center, Bali (21/06). Menurut Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, pemerintah daerah harus membuka akses petani.
"Pemerintah daerah harus tampil saat petani membutuhkan akses. Baik akses untuk membuka pasar, atau akses untuk mendapatkan modal seperti KUR. Bantu prosesnya agar lebih mudah," kata Syahrul.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Ali Jamil, menerangkan lebih lanjut mengenai hal tersebut. "Dengan KUR, kita membantu petani untuk mendapatkan akses permodalan. Dengan proses yang sangat mudah, petani bisa mengatasi masalah modal. Karena selama ini, modal menjadi salah satu kendala bagi petani untuk mengembangkan usahanya," tuturnya.
Direktur Pembiayaan Ditjen PSP Kementan, Indah Megahwati, menambahkan, KUR tidak akan memberatkan petani. "KUR ini sifatnya pinjaman, tapi bunganya sangat rendah. Untuk mengembalikannya, bisa cara dicicil atau saat panen. Sehingga tidak memberatkan dan petani bisa beraktivitas dengan tenang," kata Indah.
Sementara itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menyampaikan terima kasih atas arahan dan dukungan Kementan untuk membangun pertanian Trenggalek yang lebih maju, lebih mandiri dan lebih moderen.
"Alhamdulillah, kita juga sudah menggunakan KUR sebagai bagian dari pembangunan pertanian," tuturnya.
Sebelumnya, sebanyak 228 petani porang di Kabupaten Trenggalek mendapatkan pinjaman KUR Mikro dari Bank Negara Indonesia (BNI).
Mochamad Nur Arifin berharap pinjaman KUR Mikro ini mampu mengungkit pemulihan ekonomi di Kabupaten Trenggalek dari sektor pertanian.
