Gas LPG 3 Kg Wajib Dibeli Pakai KTP, Pemprov Jatim Siap Dukung

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, melalui PT Pertamina, terkait gas LPG 3 Kg wajib dibeli pakai KTP. Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono. "Subsidi itu kepada orang sasarannya, bukan kepada Pertamina sebetulnya, target itu diberikan kepada orang, bukan kepada perusahaan atau BUMN," ujar Adhy dilansir dari laman Kominfo Jatim. Melihat dari data KTP, penyaluran gas LPG 3 Kg di Jatim dinilainya sudah semakin baik. Kini, dalam rangka target subsidi tersebut semakin tepat sasaran, dengan pembelian menggunakan KTP, Pemprov mendukung penuh. "Saya kira, untuk dalam rangka tahapan berikutnya supaya target siapa yang berhak memperoleh subsidi itu bisa tepat, itu ya akan kami dukung," terang Adhy. Dukungan juga disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim). Hal ini disampaikan anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Blegur Prijanggono. Blegur mengatakan, hingga saat ini masih banyak penyelewengan penyaluran LPG 3 Kg, sehingga subsidinya tidak tepat sasaran. "Nah, kedepan, memang sasaran LPG 3 Kg inikan untuk masyarakat kurang mampu, dan itu memang disubsisi oleh Pemerintah, sehingga kalau ber KTP, itu kami Fraksi Golkar sangat bersepakat," ujar Blegur. Menurut Blegur, pembelian dengan mensyaratkan menunjukkan KTP akan mengurangi penyalahgunaan subsidi tersebut. Sehingga diharapkan, akan tepat sasaran kepada mereka yang berhak. "Pertamina itu yang saya tahu punya regulasi sendiri, untuk pembelian LPG 3 Kg subsidi itu, mereka punya regulasi sendiri, artinya pembatasan itu mungkin ada, bukan berarti per KTP satu, saya rasa gak mungkin," terangnya. Menurut Blegur, ada regulasi tersendiri bagi pelaku UMKM makanan. Karena, biasanya membutuhkan lebih dari satu tabung dalam sehari, untuk berdagang.