Festival Kemudahan Usaha Mikro Trenggalek, UMKM Dapat Fasilitas Sertifikasi dan Pembiayaan

KBRT - Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menjadi tuan rumah Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro Senin (5/5/2025). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian festival serupa yang digelar di 18 provinsi di Indonesia. Trenggalek menjadi lokasi kedua setelah Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (12/3/2025).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Riza Damanik, menyebutkan sebanyak 1.200 usaha mikro di Kabupaten Trenggalek mendapatkan berbagai kemudahan layanan. Fasilitas tersebut meliputi sertifikasi halal, pengurusan PIRT, asuransi mikro, BPJS Ketenagakerjaan, kredit usaha rakyat (KUR), pelayanan hukum, pendaftaran merek dagang, dan layanan lainnya.

"Festival ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro kita supaya lebih terencana, produktif, dan nantinya bisa naik kelas," kata Riza saat ditemui di GOR Gajah Putih, Jalan Brigjen Soetran, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek.

Riza menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 triliun pada 2025 untuk akses pembiayaan UMKM melalui skema KUR. Dana tersebut ditargetkan menjangkau 2,4 juta debitur baru, 1,1 juta debitur graduasi, dan 60 persen diarahkan ke sektor produktif.

Berdasarkan catatan Kementerian UMKM RI, hingga 2 Mei 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp87,19 triliun atau 29,1 persen dari target yang ditetapkan.

"Kami mendorong pembiayaan ini masuk ke sektor unggulan di setiap daerah, agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah serta masyarakat setempat," tegas Riza.

Ia juga menyadari masih ada kendala dalam penyaluran KUR, terutama rendahnya literasi pengusaha mikro yang belum memiliki informasi memadai tentang akses pembiayaan.

ADVERTISEMENT

"Karena itu, kami bersama Komisi VII DPR RI, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten bersinergi agar semakin banyak pengusaha mikro yang bisa mengakses KUR," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengapresiasi pelaksanaan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Trenggalek. Ia menilai festival ini membuat Kementerian UMKM lebih memahami permasalahan nyata di lapangan.

Komisi VII DPR RI akan terus mengawal agar kebutuhan pengusaha mikro dapat diakses dengan mudah, mulai dari permodalan, sertifikasi, hingga perlindungan ekosistem usaha mikro.

"Pemerintah telah mengalokasikan anggaran akses permodalan sebesar Rp300 triliun pada 2025. Namun, di Jawa Timur sebagai penyumbang usaha mikro tertinggi, baru sekitar 300 ribu pengusaha mikro yang bisa mengaksesnya, padahal penduduk Jatim lebih dari 40 juta jiwa," ujar Novita.

Untuk itu, politisi PDI Perjuangan tersebut meminta Kementerian UMKM dan instansi terkait melakukan mitigasi untuk mengidentifikasi permasalahan penyaluran KUR.

"Salah satu yang harus dihilangkan adalah stigma bahwa KUR hanya bisa diakses oleh kelompok masyarakat tertentu saja," pungkasnya.